Jakarta, mu4.co.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese menilai rencana tersebut dibentuk dengan pengaruh besar AS dan Israel serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara Palestina. Menurutnya keputusan bergabung dengan BoP dapat membawa risiko bagi posisi Indonesia. Ia juga berpendapat bahwa secara hukum Israel tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina.
“Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese, Kamis (22/10/2026).
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang menyampaikan Indonesia saat ini masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) maupun International Stabilization Force (ISF), dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis.
Baca juga: Israel Masuk Board of Peace Trump, Bagaimana Sikap Indonesia?
Yvonne menjelaskan, posisi politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya. Ia menyebut, Indonesia akan terus mendorong terwujudnya Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas. Pendekatan yang sama juga senantiasa dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional lainnya,” ujar Yvonne, Kamis (29/10/2026).
Diketahui, Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB. Indonesia sebelumnya menyatakan akan menjadi anggota badan tersebut dan telah berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Sejumlah pakar hak asasi manusia sebelumnya juga mengkritik BoP karena tidak memiliki perwakilan Palestina, meskipun badan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Palestina. Pihak BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan.
(kompas.com)
