Jakarta, mu4.co.id – Perusahaan pelayaran kargo asal Israel, ZIM Integrated Shipping Services Ltd, dikabarkan akan berlabuh di Indonesia.
Mengetahui hal itu, Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti-Israel, Erlangga Greschinov, membuat surat terbuka kepada Menteri Perhubungan RI, Budi Karya, dan menyerukan untuk menghalau kapal dagang ZIM Trade yang dikabarkan memiliki jadwal berlabuh di pelabuhan Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya.
Baca juga: Kapal Pengiriman Minyak dan Kargo Ini Dikawal Kapal Tempur Amerika Melewati Laut Merah
“Kami bangsa Indonesia memiliki aspirasi untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dengan berbagai cara yang kita bisa.
Salah satunya adalah melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh di empat pelabuhan kita: Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya. Semoga ada kabar baik setelah ini, kami mengharapkan agar Bapak ikut serta dalam perjuangan ini.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak,” katanya dalam unggahan Instagram @greschinov, Senin (1/1/2023).
Unggahan ini mendapat respon dan dukungan dari warganet yang mendesak Indonesia menolak segala bentuk hubungan dengan Israel, termasuk dagang. Meski Indonesia secara resmi tidak punya hubungan bilateral dengan Israel, aktivitas dagang masih terjadi.
Akhirnya, surat terbuka yang dilayangkan kepada Kemenhub RI mendapat jawaban. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan sudah menindaklanjuti surat terbuka tersebut.
“Sehubungan dengan surat terbuka ini, kami telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan atas informasi yang disampaikan,” kata Adita dikutip dari Republika.co.id, Selasa (2/1/2024).
Adita menegaskan Kemenhub tidak pernah memberikan izin kepada kapal-kapal dagang berbendera Israel. Khususnya untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia.
“Sejak terjadinya konflik Israel Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal dagang berbendera Israel ataupun berbendera selain Israel yang melayari Indonesia-Israel,” ucap Adita.
Ia juga menambahkan, Kemenhub akan terus melihat perkembangan ke depan dan akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal tersebut.
Sumber: Republika
