Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), usai berdiskusi dengan para akademisi membahas penanganan karhutla di lahan gambut. Diskusi digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Menurutnya, pengelolaan kedua ekosistem tersebut membutuhkan badan khusus yang dapat bekerja secara langsung di bawah Presiden.
“Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Ia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah presiden. Saya setuju,” kata Prabowo.
Rencana tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia mengatakan Nantinya, badan tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar karena pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaksioner,” katanya, usai rapat terbatas bersama presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/09/2026).
Baca juga: Undang Para Pakar dan Akademisi, Prabowo Diskusi Bahas Karhutla
Raja Juli menambahkan bahwa BPGMN berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di Kemenhut. Saat ini, BPGMN langsung di bawah presiden. “Nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kemenhut sebelum dibubarkan, DIPA-nya di bawah Kemenhut, penyusunan RPSK-nya di bawah Kemenhut. Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden,” katanya.
Selain itu, Raja Juli menerangkan badan baru ini juga akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional. Badan itu akan memprioritaskan 6 provinsi dengan kebakaran berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang akan bertugas langsung di tingkat desa untuk mencegah munculnya titik api karhutla. Selain itu, BPGMN juga akan melibatkan banyak ahli, termasuk kalangan akademisi.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan Prabowo membentuk BPGMN, menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus berulang ke depan.
Selain pembentukan BPGMN, Teddy menyampaikan bahwa penguatan operasi darat turut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal.
Melalui langkah tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga penguatan respons di lapangan, dengan melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut.
(detik.com)
