Jakarta, mu4.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu apakah temuan tersebut mengandung dugaan tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan KPK.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” ungkap Budi dikutip dari Rmol.id, Kamis (12/11).
Baca Juga: Masyarakat hingga Influencer Ramai Boikot Raffi Ahmad, Ada Apa?
Budi mengatakan dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa perlu ditelaah secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Menurutnya, KPK juga berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar berhati-hati karena sektor pengadaan termasuk area yang berpotensi tinggi terjadi korupsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Ia menyebut KPK turut mencermati kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan. Namun, KPK belum memastikan apakah akan memeriksa kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung. Pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari instansi terkait.
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Baca Juga: Usai Kredibilitas Kampus Diragukan, Pemberi Gelar Doktor Raffi Ahmad Juga Disebut Profesor Gadungan
Temuan ini diperoleh dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari jumlah tersebut, lima paket berasal dari Kemendikbud Ristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 senilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transparansi, persaingan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga benturan kepentingan. Sorotan ini juga berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
(Rmol.id)
