Jakarta, mu4.co.id – Sejumlah mitra Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan konsolidasi nasional menjelang aksi yang direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026).
Konsolidasi tersebut dilakukan untuk menyatukan sikap para mitra yang mengaku masih menghadapi persoalan terkait hak, kepastian operasional, investasi pembangunan dapur, serta hubungan kemitraan dengan BGN. Aksi pun diperkirakan dihadiri 50 ribu hingga 100 ribu orang, yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jambi, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan dirinya mendapat mandat dari para mitra untuk memimpin aksi tersebut. “Saya dimandatkan oleh kawan-kawan untuk memimpin aksi tanggal 1 Oktober. Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” ujar Aweng, Sabtu (26/09/2026).
Menurutnya, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Modal tersebut, berasal antara lain dari pinjaman perbankan maupun investasi bersama. Para mitra berharap dapur yang telah selesai dibangun dapat segera dioperasionalkan sehingga investasi yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan melalui kegiatan operasional SPPG.
“Kami mengeluarkan duit untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap digunakan, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya. Karena bagi kami, pengembalian modal sangat bergantung pada operasional dapur,” katanya.
Baca juga: BGN Siapkan Aplikasi Penilaian MBG, Kepala Sekolah dan Guru Bisa Kasih Rating
Adapun dalam aksi yang direncanakan pada 1 Oktober 2026, para mitra menyampaikan sedikitnya 4 tuntutan diantaranya yaitu:
- Mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program pemerintah.
- Mereka meminta pemerintah memerintahkan BGN mencabut moratorium SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah 3T dan terpencil.
- Mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi atau dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung MBG, terutama bagi mitra di wilayah terpencil.
- Mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN, termasuk melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus menjadi dasar hukum penyelenggaraan MBG dan hubungan kemitraan di dalamnya.
Lebih lanjut, Aweng menyampaikan selain aksi di DPR RI, akan ada opsi aksi lanjutan apabila tuntutan para mitra tidak mendapat respons. “Jika tidak, dengan sangat terpaksa kami menyerukan kepada seluruh mitra di Indonesia dan seluruh anggota asosiasi untuk bersama-sama melakukan gembok dapur nasional,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG juga membutuhkan keterlibatan mitra yang menyediakan fasilitas dan menjalankan operasional di lapangan. Aweng menegaskan para mitra merasa telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. “Kami bukan pengkhianat, kami bukan koruptor, kami bukan maling. Kami berjuang agar program ini terlaksana dengan menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan MBG,” katanya.
Di samping itu, aksi 1 Oktober itu juga akan membawa istilah “Hari Kesakitan Mitra” sebagai bentuk kritik terhadap kondisi yang dirasakan para mitra setelah membangun fasilitas SPPG. Istilah tersebut sengaja dikaitkan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober.
(inews.id)
