Jakarta, mu4.co.id – Dana asuransi jemaah haji Indonesia sebesar SAR 14 juta (sekitar Rp67,7 miliar) yang sebelumnya dipotong dari rekening e-Wallet telah dikembalikan setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi melalui KBRI Riyadh.
Meski demikian, persoalan perlindungan asuransi bagi jemaah dengan riwayat penyakit tertentu belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah Saudi memberi sinyal akan memperketat ketentuan kesehatan dan pertanggungan asuransi pada musim haji berikutnya.
Wakil Menhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar pemotongan serta memvalidasi apakah sembilan jenis penyakit tertentu memang dikecualikan dari pertanggungan. Padahal, setiap jemaah Indonesia memiliki perlindungan asuransi dengan nilai maksimal SAR 200.000.
Baca Juga: Arab Saudi Gelar Pelatihan Perdana Untuk Pengelola Pengirim Jemaah Haji dari Berbagai Negara
“Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi,” jelas Dahnil dikutip dari Himpuh, Jum’at (13/11).
Selain itu, Otoritas Arab Saudi mengampuni denda atau sanksi jemaah haji Indonesia 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tertentu. Namun, pengampunan ini tidak menjamin kebijakan serupa berlaku pada musim haji berikutnya.
Jika pelanggaran kembali terjadi, biaya jemaah berpotensi dipotong dari dana e-Wallet di aplikasi Nusuk Masar. Karena itu, Kemenhaj diminta memenuhi ketentuan dalam MoU dan memperkuat pemeriksaan kesehatan.
Untuk haji 1448 H/2027 M, penerapan istithaah kesehatan akan diperhatikan sejak calon jemaah memperoleh porsi keberangkatan. Langkah ini bertujuan memastikan jemaah memenuhi persyaratan kesehatan dan mampu menjalankan ibadah dengan aman di Tanah Suci.
Kemenhaj juga mempertimbangkan asuransi tambahan bagi jemaah berisiko tinggi yang penyakitnya tidak tercakup dalam polis utama. Langkah ini diharapkan memberi kepastian perlindungan finansial dan mengantisipasi biaya yang mungkin timbul.
Dahnil menegaskan penguatan istithaah kesehatan, kejelasan perlindungan asuransi, dan kepatuhan terhadap aturan Arab Saudi harus berjalan beriringan.
Dengan begitu, jemaah tidak hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga siap secara kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman.
(Himpuh)
