Jakarta, mu4.co.id – Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menegaskan, tidak ada kebijakan yang memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup.
Ia mengatakan aturan yang berlaku saat ini masih mengatur masa berlaku SIM selama lima tahun. Selain itu, pemohon juga tetap harus membayar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai ketentuan.
Sebelumnya, beredar di media sosial Facebook yang mengeklaim Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, mewacanakan Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup, untuk menghindari pungutan liar saat proses perpanjangan masa berlaku SIM.
“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi, kita masih aturan yang sekarang,” kata Aries, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Korlantas Polri Pastikan SIM Digital Setara SIM Fisik. Begini Cara Buatnya!
Di samping itu, Korlantas Polri juga berencana menerapkan sistem traffic attitude record atau catatan perilaku pengendara di jalan raya. Melalui sistem tersebut, Korlantas akan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi atau reward and punishment berdasarkan sistem poin atau merit point system.
Jika poin penalti mencapai batas tertentu, pengendara bisa diwajibkan mengikuti ujian ulang untuk mendapatkan SIM. “Bahkan, mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut,” ucapnya.
Aries mencontohkan, pencabutan SIM bisa dilakukan terhadap pengendara yang terlibat tabrak lari dan melarikan diri, apabila perbuatannya telah diputus oleh pengadilan. “Jadi, saya sampaikan bahwa itu sampai sekarang yang masih berlaku adalah yang sesuai dengan undang-undang, ya, SIM itu belum berlaku seumur hidup, ya,” pungkasnya.
Korlantas Polri pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, serta tidak sembarangan mengakses tautan atau memberikan data pribadi melalui situs maupun akun yang tidak resmi.
Korlantas Polri juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, melakukan verifikasi melalui kanal resmi Polri, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar bohong yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
(kompas.com)
