Jakarta, mu4.co.id — Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan para agen perjalanan diimbau untuk segera mencermati aturan operasional terbaru di Arab Saudi. Berdasarkan edaran dan pemberitahuan resmi yang diterbitkan Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (ASPHIRASI), kegiatan Ziarah Wisata (City Tour) Madinah dihentikan sementara mulai tanggal 10 hingga 24 November 2026.
Penghentian sementara aktivitas kunjungan objek wisata religi tersebut dilakukan atas arahan Kementerian Pariwisata Arab Saudi (Ministry of Tourism).
Dalam pengumuman resminya, ASPHIRASI menekankan agar penyelenggara perjalanan ibadah umrah menaati aturan baru ini.
“Penyelenggara Umrah diimbau menyesuaikan itinerary dan berkoordinasi dengan mitra operasional di Arab Saudi.” tulis pengurus ASPHIRASI dalam laman resminya yang dikutip pada Rabu (11/11).
Penyesuaian Program dan Ancaman Sanksi
Kebijakan penangguhan ini berdampak langsung pada penyusunan jadwal (itinerary), agenda kunjungan lapangan, hingga penyediaan transportasi wisata bagi jemaah selama berada di Kota Madinah. Oleh karena itu, seluruh PPIU diminta mengambil langkah preventif dengan menyesuaikan program perjalanan, berkoordinasi intensif bersama mitra operator lokal di Arab Saudi, serta memastikan informasi tepercaya sebelum menyusun rute wisata.
Laporan yang beredar di lingkungan operator Umrah memperingatkan bahwa otoritas Arab Saudi berpotensi menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan perjalanan yang melanggar ketentuan penghentian ziarah ini. Sanksi tersebut mencakup:
- Penangguhan izin operasional perusahaan Umrah hingga 3 (tiga) bulan.
- Denda administratif sebesar SAR 10.000 (sekitar Rp42 juta) untuk setiap bentuk pelanggaran.
Ibadah Umrah dan Masjid Nabawi Tetap Berjalan Normal
Meskipun kegiatan tur wisata religi dan kunjungan ke situs-situs bersejarah/ keagamaan di Madinah ditangguhkan sementara, namun pelaksanaan ibadah umrah dan kegiatan peribadatan di Masjid Nabawi tetap berjalan normal. Jemaah tetap dapat menjalankan ibadah shalat dan aktivitas ibadah utama lainnya di Masjid Nabawi seperti biasa.
Langkah pengawasan ketat ini sejalan dengan komitmen otoritas Arab Saudi dalam membenahi tata kelola layanan Umrah. Sebelumnya pada Oktober 2026, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menjatuhkan sanksi penangguhan operasional terhadap empat perusahaan jasa Umrah lokal dan empat agen asing akibat pelanggaran standar akomodasi jemaah.
Untuk memfasilitasi regulasi dan kenyamanan jemaah, Kementerian Haji dan Umrah juga telah menyediakan Panduan Umrah dan Kunjungan resmi dalam 16 bahasa yang mencakup aturan transportasi, tata tertib kunjungan, serta kepatuhan peraturan di Tanah Suci. Penyelenggara Umrah diimbau untuk terus memantau saluran komunikasi resmi guna memperoleh pembaruan informasi secara berkala.
