Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat sebesar 52:48 untuk pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Skema ini dirancang demi memastikan penyesuaian ongkos haji tetap ramah di kantong calon jemaah.
“Presiden menyarankan sekitar 52:48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,” kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, (30/9).
Irfan menjelaskan bahwa perhitungan ulang komponen BPIH dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI. Penyesuaian ongkos ini terpaksa diambil akibat kenaikan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang berimbas pada kondisi ekonomi global.
“Memang, ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah,” ujar Irfan.
Sebagai langkah konkret meredam lonjakan beban BPIH, pemerintah siap memformulasikan ulang rasio pembiayaan. Formulasi ini mengatur porsi Bipih yang dibayar jemaah dan subsidi nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca juga: Skema Baru Haji, Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2027 Lebih Ringan
Di samping persoalan BPIH 2027, Presiden Prabowo turut mengapresiasi keberanian Kementerian Haji dan Umrah dalam pembenahan ekosistem haji dan umrah. Presiden menekankan agar penindakan terhadap segala bentuk praktik kecurangan terus digencarkan.
“Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” tegas Irfan.
Ia menambahkan, Presiden menyerukan instruksi tegas kepada jajaran menteri untuk menindak tanpa ragu seluruh jaringan yang merugikan para calon jemaah Indonesia.
“Sapu ajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” ucap Irfan menirukan pesan Presiden.
Pertemuan penting berdurasi sekitar dua jam tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak. Selain merumuskan porsi biaya dan penindakan mafia, agenda pembahasan juga mencakup rencana revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
