Bandung, mu4.co.id – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Budi Kudwadi, pada Jum’at (13/11). Budi yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Convention and Exhibition Center (CEC) UPI senilai Rp52,48 miliar.
Ia diduga mencairkan pembayaran 100 persen kepada kontraktor meski dokumen jaminan yang digunakan tidak sah. Dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp25,98 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menyebut penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah penanganan perkara.
“Pada Hari Jum’at, 13 November 2026, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Tsk B.K.) sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka berlangsung kurang lebih 6 jam,” ujar Nur dikutip dari Kompas, Ahad (15/11).
Baca Juga: Kejati Kalsel Tahan Kepala BKSDA dan Dua Pejabat Lainnya Atas Dugaan Korupsi Mencapai Rp5,62 Miliar!
Kasus ini berawal dari proyek pembangunan gedung Convention and Exhibition Center UPI Bandung tahun anggaran 2024. Proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang dialokasikan dalam APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Nilai kontrak proyek awalnya sebesar Rp47,16 miliar. Namun, setelah dilakukan perubahan kontrak untuk menyesuaikan penambahan dan pengurangan pekerjaan, nilainya naik menjadi Rp52,48 miliar. Adapun pelaksana proyek adalah PT Arkindo sebagai pemenang lelang.
Dalam pelaksanaannya, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta berinisial DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan tidak sah yang mengatasnamakan Bank BRI dan Bank Mandiri. Penyidik Kejati Jabar telah menetapkan DWR sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Baca Juga: Terbukti Korupsi, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara!
Sementara itu, Budi diduga tidak memverifikasi keabsahan dokumen jaminan kepada pihak bank sebelum menandatangani kontrak.
Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp25,98 miliar berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026.
Atas dugaan tersebut, Budi dan DWR dijerat dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 KUHP dengan ketentuan juncto yang sama.
(Kompas)
