Jakarta, mu4.co.id – Komisi VIII DPR RI membahas persiapan haji 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah pada Selasa (14/4). Menhaj Mochamad Irfan Yusuf mengajukan persetujuan pembiayaan haji Rp1,77 triliun, untuk menutup kenaikan biaya transportasi udara akibat harga avtur.
“Secara agregat, total biaya melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun atau meningkat Rp1,77 triliun. Alhamdulillah Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah,” ujar Irfan dikutip dari detik news, Rabu (15/4).
Kemenhaj sendiri telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan legalitas sumber pembiayaan, dengan beberapa opsi yang disiapkan termasuk pendanaan dari APBN.
Baca Juga: Kabar Baik Calon Jemaah, Biaya Haji 2026 Dipangkas Rp2 Juta!
“Dalam rangka mengakomodir kondisi di atas, kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut. Angka-angkanya ada di situ, total selisih yang diperlukan Rp1,77 triliun,” jelasnya.
Irfan menyampaikan satu penyedia konsumsi haji di Makkah mundur, namun kuotanya telah dialihkan ke tiga penyedia lain.
Sementara itu, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut maskapai mengusulkan kenaikan tarif akibat harga avtur, tetapi pemerintah memastikan tambahan biaya tidak akan dibebankan kepada jemaah.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp1,77 Triliun untuk Biaya Pesawat Jemaah Haji, Darimana Sumbernya?
“Pertama, kan memang ada kenaikan avtur. Nah, kenaikan avtur itu membuat maskapai atau penerbangan itu mengajukan pos kenaikan per jemaah,” ungkap Dahnil.
Dahnil menyebut kenaikan tarif diajukan Garuda Indonesia sekitar Rp7,9 juta per jemaah dan Saudia Airlines sekitar USD480 atau sekitar Rp8 juta per jemaah. Tambahan biaya yang ditanggung pemerintah melalui APBN diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun, meski masih dalam perhitungan rinci.
“Jadi kira-kira kalau ditotal itu Rp1,77 triliun. Jadi kalau ditotal antara kenaikan semuanya itu, totalnya harus tanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun. Kita nanti lihat perhitungan ulangnya,” ucap Dahnil.
(Detik News)
