Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Pembentukan dewan ini menjadi langkah pemerintah untuk memperluas fokus kebijakan, dari sekadar akses layanan keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Prabowo bersama sejumlah pejabat, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur BI Destry Damayanti.
Baca Juga: Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Ini Perubahan Struktur Barunya!
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Perubahan ini memperluas arah kebijakan agar tidak hanya berfokus pada akses keuangan, tetapi juga kondisi keuangan keluarga secara menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” ujar Airlangga dikutip dari Sekretariat Negara, Jum’at (23/10).
Airlangga menyebut keluarga menjadi fokus utama DNKK karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan layanan dan program keuangan memberi manfaat langsung bagi rumah tangga.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi keuangan sebesar 69,57 persen.
Dalam struktur DNKK, Presiden Prabowo bertindak sebagai ketua, sementara Airlangga menjadi ketua harian. Dewan ini juga melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Airlangga menambahkan, program DNKK berfokus pada kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan keuangan keluarga. Pemerintah juga menyiapkan strategi nasional untuk memperkuat kesejahteraan keluarga, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi UMKM di daerah.
(Sekretariat Negara)
