Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah pusat akan mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai Januari 2027, yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah, seiring rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Pengambilalihan pembayaran gaji oleh pemerintah pusat tersebut akan membantu mengurangi beban fiskal pemerintah daerah. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan melalui APBD untuk kebutuhan penggajian dapat lebih longgar.
“PPPK yang paruh waktu mulai Januari jadi penuh waktu dibayar pemerintah pusat. Beban daerah dalam hal penggajian tenaga kerja tertentu sudah ditarik ke pusat. Itu juga meringankan beban APBD di daerah,” kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Jumat (04/09/2026).
Baca juga: Pemerintah Kaji Rencana Guru PPPK Jadi ASN Pusat dan Ditempatkan ke Daerah
Selain perubahan status dan pembiayaan, pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang akan dilakukan secara bertahap dan tetap mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku “Yang sebelumnya paruh waktu nanti Januari juga mulai bisa mendaftar untuk diseleksi bisa menjadi pegawai negeri PNS yang dibayar pusat secara bertahap,” jelasnya.
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk mendukung peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Anggaran tersebut disiapkan untuk pembayaran gaji PPPK setelah statusnya berubah dan pembiayaannya dialihkan kepada pemerintah pusat mulai Januari 2027.
“Kalau yang dari PPPK paruh waktu menjadi P3K penuh (waktu) digaji pusat. Itu kan Januari bisa kan sudah kerja mereka tuh, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun,” kata Purbaya, Kamis (20/08/2026).
Meski demikian, dengan tambahan anggaran tersebut, Purbaya memastikan defisit APBN tetap akan dijaga.
(bontangpost.id)
