Banjarmasin, mu4.co.id – Jumlah pencari kerja di Kota Banjarmasin tertinggi dibandingkan 12 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan (Kalsel), yaitu sebanyak 21.319 orang atau 6,89%, yang juga berada di atas rata-rata tingkat Provinsi Kalsel sebesar 4,1% dari usia produktif.
Di samping itu juga terjadi banyaknya hubungan kerja (PHK), yang jumlahnya mencapai 103 pekerja dalam periode Januari hingga 15 Juni 2026.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin, Machli Riyadi menilai, PHK tersebut umumnya dilakukan perusahaan dengan alasan efisiensi usaha. Ia pun meminta perusahaan agar tetap memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan PHK secara sepihak.
“Kami menyanyangkan adanya PHK yang terjadi. Karena itu kami mengimbau para pengusaha, baik skala menengah maupun industri besar, agar tidak mudah melakukan PHK tanpa alasan yang benar-benar kuat,” ujarnya, Jumat (26/06/2026).
Baca juga: Pengangguran di Indonesia Tembus 7,5 Juta Orang, Kemnaker Ungkap Penyebabnya!
Sebagai langkah antisipasi, Diskopumker membuka ruang konsultasi bagi perusahaan maupun pekerja yang menghadapi masalah hubungan industrial, dan jika antara perusahaan dan pekerja belum menemukan titik temu, pihaknya menyebut siap memfasilitasi proses mediasi.
“Kami juga siap memberikan advokasi kepada pekerja yang merasa proses PHK yang dilakukan tidak sesuai prosedur atau merugikan hak-haknya,” katanya.
Di sisi lain, Pemko Banjarmasin juga menyiapkan sejumlah program pemulihan ekonomi bagi korban PHK. Salah satunya melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) melalui anggaran Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027. Menurut Machli, korban PHK menjadi kelompok prioritas yang akan difasilitasi dalam berbagai program pelatihan agar memiliki kemampuan untuk kembali bekerja maupun membuka usaha secara mandiri.
(radarbanjarmasin.jawapos.com)
