Banjarmasin, mu4.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan titik temu antara pengemudi transportasi online dan pihak aplikator terkait penyesuaian tarif layanan di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, yang mewakili Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin, usai rapat bersama Forkopimda, perwakilan Driver Online Kalimantan Selatan Bersatu (DOKB), dan aplikator di Banjarbaru, Senin (4/5).
Menurut Fitri, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Gubernur Kalsel dengan perwakilan driver online saat peringatan Hari Buruh, 1 Mei lalu. Pemerintah daerah, kata dia, menginginkan adanya kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
Baca juga: Pertama di Kalsel, SPKLU Ultra Fast Charging Hadir di Banjarbaru, Isi Daya 80% Cuma 30 Menit!
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah penerapan kebijakan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Pemprov berharap aturan tersebut segera bisa dijalankan di lapangan.
“Kita ingin SK Gubernur terkait tarif batas atas dan tarif bawah ini bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan, karena kesejahteraan driver saat ini memang perlu menjadi perhatian serius,” ujar Fitri dilansir dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (5/5).
Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan operasional lainnya membuat pendapatan pengemudi tidak lagi sebanding dengan beban kerja. Karena itu, penyesuaian tarif dinilai mendesak.
Pembahasan ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dalam rapat tersebut turut hadir unsur Forkopimda, termasuk perwakilan kepolisian dari Polda Kalsel.
Baca juga: Anjungan Kalsel Raih Terbaik I di TMII Award 2026, Bukti Konsistensi Pelestarian Budaya!
Pemprov Kalsel pun mendorong pihak aplikator untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyusun skema tarif yang realistis dan berkeadilan.
“Kita berharap aplikator kooperatif, sehingga kita bisa bersama-sama menghitung angka tarif yang layak dan dapat diterapkan secara realistis di lapangan,” kata Fitri.
Rangkaian pembahasan masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Pemerintah berharap hasil akhir nantinya mampu memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi para driver online di Kalimantan Selatan.
(Media Center Provinsi Kalimantan Selatan)
