Jakarta, mu4.co.id – Muhadjir Effendy, Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sedang mempersiapkan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Saat ini, mereka melakukan survei untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditawarkan Kementerian ESDM, yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.
Muhammadiyah telah membentuk tim internal untuk menilai potensi tambang dan menentukan pilihan wilayah yang akan dikelola.
Baca Juga: Bahlil Ungkap Penentuan Jatah Tambang Muhammadiyah Libatkan Ahli Geologi
“Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir dikutip dari detik finance, Sabtu (19/10).
Muhadjir menyampaikan bahwa tim internal yang ditugaskan sebagian besar terdiri dari dosen jurusan pertambangan dari berbagai instansi pendidikan Muhammadiyah.
Pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk mengelola bisnis tambang Muhammadiyah. Rencananya, akan dibentuk satu perusahaan induk tambang dan satu perusahaan operator tambang.
“Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk,” ucap Muhadjir.
Saat ditanya tentang kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir terlihat tidak ingin terburu-buru. “Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum,” ucapnya.
Menteri Koordinator PMK di Kabinet Indonesia Maju itu menyatakan bahwa mereka berencana membentuk usaha baru untuk mengelola tambang di luar IUPK yang diberikan pemerintah, meskipun saat ini masih dalam tahap perencanaan.
“Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” ucapnya.
(detik finance)
