Jakarta, mu4.co.id – Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat menggunakan mekanisme blok negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk menangani kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebar dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami berdua sepakat menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk menangani isu ini,” kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam konferensi pers penutupan pertemuan tahunan kedua negara, Sabtu (22/08/2026).
Sebelumnya, melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan (NRES) Malaysia, akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN. Menteri NRES, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup juga akan menulis surat kepada kementerian terkait di Indonesia.
“Kami percaya ASEAN adalah mekanisme terbaik untuk menangani isu dan masalah di antara negara-negara anggota ASEAN, dan kami memandang Sekretariat lebih efektif untuk mengelola masalah ini,” ujarnya, Jumat (21/08/2026).
Baca juga: Terdampak Kabut Asap Karhutla, Malaysia Tutup Hampir 600 Sekolah di Wilayah Perbatasan Indonesia
Adapun kabut asap tersebut muncul ketika kebakaran meluas di Pulau Kalimantan, Indonesia. Menurut laporan Associated Press, Kementerian Kehutanan Indonesia mendeteksi lebih dari 5.000 titik panas di Kalimantan. Kebakaran menyebabkan sejumlah wilayah Kalimantan diliputi asap tebal hingga jarak pandang di beberapa daerah turun menjadi hanya 1-10 meter.
Asap juga dilaporkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu penerbangan. Rekaman televisi memperlihatkan jalan, gedung, dan fasilitas umum tertutup asap, sedangkan pengendara harus menyalakan lampu kendaraan meski pada siang hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mengatakan, pola El Nino yang semakin menguat dan musim kemarau berkepanjangan turut memperparah kebakaran.
Asap dari kebakaran tersebut kemudian terbawa hingga ke Malaysia. Pemerintah Indonesia pun menyatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran terbuka. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni juga menjanjikan tindakan tegas terhadap pelaku.
“Siapa pun mereka, besar atau kecil, tanpa terkecuali, siapa pun yang merusak alam dan hutan akan menghadapi tindakan hukum yang tegas,” kata Raja Juli.
(kompas.com)
