Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah Myanmar pertama kalinya mengakui pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine. Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut sebanyak 308.975 pengungsi Rohingya telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine.
Kementerian menyatakan mereka dapat kembali setelah kondisi keamanan di wilayah tersebut membaik. Pengakuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya panjang untuk memulangkan ratusan ribu Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
“Myanmar akan menerima para pengungsi terlantar tersebut, yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine, setelah situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine menjadi lebih stabil,” demikian pernyataan Kementerian, dikutip cnnindonesia.com, Rabu (19/08/2026).
Baca juga: TNI AL Halau Kapal Pengangkut Pengungsi Rohingya yang Terindikasi TPPO
Meski demikian, proses repatriasi tersebut belum jelas kapan dapat dimulai, dan hingga kini, belum ada pemulangan dalam skala besar. Proses tersebut masih terkendala kekhawatiran mengenai keamanan, kewarganegaraan, serta pemenuhan hak-hak dasar Rohingya sebelum bersedia kembali ke Myanmar. Sebelumnya, sejumlah upaya sebelumnya yang dilakukan Bangladesh dan Myanmar untuk memulangkan para pengungsi tidak membuahkan hasil.
Di samping itu, situasi di Rakhine juga semakin kompleks akibat pertempuran antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, kelompok bersenjata yang menguasai sebagian besar wilayah negara bagian tersebut.
Rohingya sendiri merupakan kelompok minoritas yang mayoritas beragama Islam. Selama bertahun-tahun, mereka menghadapi diskriminasi, penganiayaan, serta persoalan status tanpa kewarganegaraan di Myanmar.
Ratusan ribu Rohingya meninggalkan Myanmar sejak 2017 setelah mengalami tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan militer serta serangan dari sejumlah kelompok bersenjata. Lebih dari 1,3 juta Rohingya kini mencari perlindungan di Bangladesh. Sebagian lainnya memilih menempuh perjalanan laut berbahaya menuju negara-negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia.
