Media Utama Terpercaya

21 Oktober 2026, 17:38
Search

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Greenpeace Desak Pemerintah Tangani Krisis Iklim

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Greenpeace
Greenpeace Kritik Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran [Foto: greenpeace.org]

Jakarta, mu4.co.id – Berbagai elemen masyarakat sipil yang didominasi mahasiswa, termasuk Greenpeace Indonesia menggelar demonstrasi di sejumlah tempat di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Secara umum gerakan demokrasi ini mengkritik kebijakan pemerintah dalam momentum 2 tahun Prabowo-Gibran dengan membentangkan 2 spanduk raksasa yang menjuntai dari kaki patung hingga nyaris ke bawah itu bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” di patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mencatat berbagai bencana yang dipicu krisis iklim mewarnai 2 tahun Prabowo-Gibran. Dari banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat.

Ia mengingatkan jutaan warga harus berjuang menghadapi dampak krisis iklim yang semakin nyata dengan biaya hidup terus meningkat.

Baca juga: ​Tolak Bantuan Malaysia dan Bencana Nasional, Menko Polkam Tegaskan Sanggup Atasi Karhutla Mandiri

Aksi damai membentangkan spanduk di Bundaran HI tersebut sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk serius menangani krisis iklim. Kabut asap berkepanjangan sebagai salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di tengah situasi sulit tersebut, masyarakat semakin terhimpit kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Jeanny, Selasa (20/10/2026).

Di sisi lain, menurutnya pemerintah justru memprioritaskan anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Ketika terjadi bencana, rakyat Indonesia lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian.

(hukumonline.com)

[post-views]
Selaras