Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah menegaskan belum akan menetapkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, serta memilih tidak mengambil opsi bantuan dari negara asing.
Langkah tersebut diambil karena kapasitas personel serta peralatan pemadam milik dalam negeri dinilai masih sanggup mengatasi dan mengendalikan karhutla secara mandiri.
“Masalah penerapan bencana nasional. Sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dudung mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah menerima tawaran bantuan dari negara tetangga, salah satunya Malaysia yang berniat menerjunkan tiga unit helikopter serta 52 personel pemadam, seiring maraknya sebaran kabut asap lintas batas (cross-border haze) akibat karhutla yang mulai berdampak ke kawasan jiran seperti Malaysia dan Singapura.
Namun, pemerintah mempertimbangkan bahwa penerimaan bantuan alutsista dan personel asing tidak serta-merta menyelesaikan masalah, justru berpotensi menimbulkan kendala operasional baru di lapangan, khususnya terkait manajemen distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan koordinasi taktis di medan kebakaran.
“Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing. Nah, kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan, 3 heli, kemudian 52 personel. Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala. Masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel yang diberikan bantuan. Tapi untuk sementara kita masih sangguplah,” tambahnya.
Baca juga: Jutaan Warga Terdampak Karhutla, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Menko Polkam menegaskan, operasi pemadaman karhutla di berbagai titik krisis telah berlangsung intensif selama lebih dari dua bulan. Pemerintah telah memobilisasi seluruh potensi alutsista udara, mulai dari pesawat Hercules hingga helikopter—baik milik instansi negara maupun armada sewaan. Di darat, ratusan personel gabungan TNI, Polri, lembaga terkait, hingga kelompok masyarakat relawan terus berjibaku memadamkan titik api di tengah medan yang sangat berat.
“Beberapa alutsista yang sudah dikerahkan, baik Hercules, kemudian heli, baik yang sewa maupun yang efektif, yang punya sendiri, itu sudah dikerahkan secara maksimal. Termasuk personel dari TNI, Polri, termasuk yang lain pun, bahkan masyarakat-masyarakat, tenaga-tenaga masyarakat sudah dilibatkan,” tutur Dudung.
Lebih lanjut, Dudung menepis anggapan publik yang menilai pemerintah tidak bertindak agresif dalam mengendalikan krisis lingkungan ini. Banyak petugas di lapangan yang harus menanggung risiko fisik cukup berat demi menaklukkan kobaran api.
“Penanganan-penanganan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat, ya. Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, korban juga banyak yang berjatuhan untuk menangani ini, dan kita masih terus bisa melakukan,” tegasnya.
Selain fokus pada operasi pemadaman di lapangan, Dudung menyebut pemerintah juga bergerak tegas di jalur hukum. Sebanyak 97 korporasi yang tersebar di wilayah Sumatra dan Kalimantan kini sedang diproses hukum karena terindikasi terlibat dalam aktivitas pembersihan lahan yang memicu karhutla.
Secara keseluruhan, Pemerintah Indonesia menegaskan tetap mengandalkan kemandirian sumber daya nasional dan menilai eskalasi status menjadi bencana nasional maupun pelibatan bantuan asing belum diperlukan.
Diketahui, karhutla sendiri telah melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, hingga Papua dalam rentang empat bulan terakhir. Meski pemadaman terus digencarkan, titik api di sejumlah daerah belum sepenuhnya padam. Pekatnya kabut asap masih menyelimuti permukiman warga hingga mulai mengganggu kesehatan masyarakat.
(tribunnews.com)
