Jeddah, mu4.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Gagasan itu disampaikan Dadan Hindayana saat masih menjabat sebagai Kepala BGN usai mengunjungi Sekolah Indonesia di Jeddah pada Ahad (31/5).
Menurut Dadan, rencana tersebut muncul setelah siswa di sekolah tersebut meminta agar dapat merasakan manfaat program MBG seperti anak-anak di Indonesia. Ia menegaskan, sebagai WNI, mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan tersebut.
“Mereka sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” kata Dadan dikutip dari Kompas, Rabu (3/6).
Baca Juga: Menkeu Ungkap Anggaran Program MBG Tahun Ini Bakal Dipangkas. Jadi Berapa?
Rencana penyaluran MBG di Jeddah masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Hasil kajian awal akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum program tersebut diputuskan.
Namun, rencana perluasan program MBG ke luar negeri mendapat sorotan dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik wacana tersebut. Menurutnya, BGN sebaiknya memprioritaskan pemerataan dan optimalisasi distribusi program MBG di dalam negeri terlebih dahulu.
“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” ujar Irma.
Baca Juga: Kampus Diminta Miliki Dapur MBG. Begini Tanggapan Rektor UI!
Irma meminta BGN memprioritaskan pelaksanaan MBG di dalam negeri dan membuktikan terlebih dahulu efektivitas program tersebut dalam meningkatkan imunitas, kecerdasan anak, serta menekan angka stunting.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan menyiapkan mekanisme pengawasan yang jelas apabila program MBG nantinya diperluas hingga ke Jeddah.
“Jika bicara hak, anak-anak BMI (buruh migran Indonesia) di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun lihat juga kemampuan fiskal negara untuk bisa melaksanakan itu, belum lagi nanti kontrolnya di tiap negara yang minta juga. Nggak usah jauh-jauh ke Saudi, anak-anak BMI di Malaysia jauh lebih banyak dan butuh perhatian,” jelasnya.
(Kompas, detik news)
