Solok, mu4.co.id – Banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin (21/9) sekitar pukul 19.30 WIB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan berintensitas tinggi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menilai banjir bandang di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tidak semata-mata disebabkan hujan lebat.
Direktur WALHI Sumbar Tommy Adam menyebut dampaknya juga dipengaruhi kondisi ekologis, tutupan hutan, perubahan penggunaan lahan, kemiringan lereng, kondisi daerah aliran sungai, serta tata ruang dan pengelolaan kawasan. Menurutnya, banjir tersebut perlu dilihat sebagai persoalan ekologis dan tata kelola ruang, bukan sekadar peristiwa alam.
Baca Juga: Banjir Bandang Dahsyat Melanda Perbatasan Nepal–China. Apa Penyebabnya?
Tommy mengatakan risiko bencana di kawasan Gunung Talang bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Talang yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 2007 telah memetakan wilayah berpotensi bahaya, termasuk jalur aliran material melalui lembah dan jaringan sungai.
Ia menyebut kawasan perkantoran bupati hingga permukiman juga masuk Kawasan Rawan Bencana I, yang berpotensi terdampak aliran lahar. Dokumen kegunungapian turut mencatat potensi ancaman material Gunung Talang, termasuk lahar hujan.
“Artinya, risiko di kawasan ini telah diketahui dan didokumentasikan jauh sebelum galodo Arosuka kemarin itu terjadi,” terang Tommy dikutip dari IDN Times, Jum’at (25/9).
Baca Juga: Sejumlah Wilayah Kalsel Diguyur Hujan Setelah Kemarau Panjang, Dimana Saja?
Sementara itu, Tommy mengatakan riset WALHI Sumbar menemukan perubahan signifikan tutupan hutan di Kecamatan Batang Barus. Pada 1995–2024, sekitar 700 hektare hutan hilang dan sebagian besar berubah menjadi lahan pertanian serta perkebunan.
Di tingkat Kabupaten Solok, sekitar 6.000 hektare tutupan hutan juga berubah menjadi lahan pertanian sepanjang 2000–2024.
“Perubahan tersebut di antaranya didorong oleh aktivitas tambang emas ilegal seluas 1.330 hektare pada kawasan hutan dan lahan. Aktivitas pertambangan ilegal berpotensi mengubah tutupan lahan, struktur tanah, pola drainase dan kestabilan lereng. Perubahan tutupan lahan di kawasan hulu merupakan faktor ekologis yang harus diperhitungkan karena berkaitan dengan kemampuan bentang alam dalam menyerap air, mengendalikan limpasan, menjaga kestabilan tanah, serta menahan erosi dan material,” jelasnya.
(IDN Times, Republika)
