Media Utama Terpercaya

12 November 2026, 21:29
Search

Status PPPK Paruh Waktu Banjarmasin Berpeluang Naik, Ini Kata BKPSDM!

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Pemko Banjarmasin
Pemko Banjarmasin. [Foto: Kalsel Pos]

Banjarmasin, mu4.co.id – Peluang 1.822 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemko Banjarmasin untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu mulai terbuka. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, pihaknya belum menerima juknis terkait kebijakan tersebut sehingga belum dapat mengambil langkah lebih lanjut.

“Belum dapat juknisnya. Jadi belum ada kebijakan yang dijalankan,” ungkap Totok dikutip dari Radar Banjarmasin, Kamis (12/11).

Baca Juga: Pemerintah Bakal Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027!

Totok menyebutkan Pemko Banjarmasin saat ini memiliki 1.822 PPPK paruh waktu dan 2.145 PPPK penuh waktu. Meski peluang peningkatan status telah dibuka, pemerintah daerah masih menunggu kepastian aturan pelaksanaannya.

Sebelumnya, pemerintah pusat dan DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidikan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kesepakatan itu merupakan hasil pembahasan aspirasi masyarakat bersama pemerintah. 

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan kebijakan tersebut juga mencakup dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, pelayanan, dan pelaksana lainnya.

Baca Juga: Kabar Baik Guru! Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Guru Non-ASN Tetap Mengajar

“Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Prasetyo.

PPPK yang nantinya berstatus penuh waktu juga berpeluang mengikuti seleksi CPNS pada 2027 sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Prasetyo mengatakan penataan kepegawaian tersebut direncanakan mulai 1 Januari 2027 secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

“Namun, kebijakan itu tetap memperhitungkan kemampuan fiskal negara,” ucapnya.

(Radar Banjarmasin)

[post-views]
Selaras