Jakarta, mu4.co.id – Sekitar 100 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menggelar demo di silang Monumen Nasional (Monas), sekitar Patung Kuda Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Dian Dwi Marza mengatakan, terdapat sejumlah tuntutan dibawa saat demonstrasi. Pertama mendesak pemerintah untuk mengevaluasi terkait tata kelola MBG.
“Di mana per hari ini ada hampir 40.000 siswa yang menjadi korban akibat dari keracunan, yang di mana, kami lagi-lagi melihat pemerintah tidak pernah menanggapi dengan serius adanya bencana ini gitu,” ujar Dian, Selasa (10/11/2026).
Kemudian, ia mengatakan mahasiswa juga mendesak pemerintah menindaklanjuti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua, yang disebut telah menimbulkan banyak korban.
“Selain itu juga kami mendesak kepada pemerintah untuk sebagaimana menggunakan APBN sebagaimana semestinya sesuai dengan konstitusi? yang di mana 20 persen untuk anggaran pendidikan,” tambah Dian.
Menurutnya, pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto, justru menggunakan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Apakah dengan MBG ini, justru apakah ompreng ini termasuk dengan mata pelajaran atau sama dengan mata pelajaran? Begitu,” ucap Dian.
Baca juga: Simbol Tiga Jari Ramai di Media Sosial saat Demo 28 Oktober 2026. Apa Artinya?
Di samping itu, mahasiswa tersebut juga menyoroti masuknya praktik militer ke ranah sipil. Mereka menilai hal tersebut dapat mengancam supremasi sipil. “Kemudian, kami juga membawa tuntutan terkait masuknya praktik militer di ranah sipil yang di mana seperti yang kita tahu bahwa apabila hal ini terjadi, tentu akan menghapus supremasi sipil itu sendiri,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dian mengatakan massa mahasiswa berencana melanjutkan aksi demonstrasi ke depan gedung DPR di Senayan, Jakarta. Mereka juga akan membawa satu tuntutan tambahan. “Setelah ini akan langsung geser (ke DPR). (Tuntutan) sama. Mungkin nanti kami akan ada sedikit penambahan, yaitu meminta kepada DPR sendiri untuk mengusut tuntas terkait ijazah Gibran ini sendiri apabila perlu untuk dimakzulkan, maka untuk segera dimakzulkan,” terangnya.
Diketahui sebelumnya, Dian mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pelaksanaan aksi. Dia menyebut demonstrasi berlangsung tanpa kericuhan maupun penghalangan dari aparat.
“Alhamdulillah, untuk kami sampai sini, sebelumnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dan bisa dikatakan kami sudah konfirmasi dengan pihak aparat keamanan sendiri. Masih lancar. Sejauh ini sih, alhamdulillah, masih lancar, belum ada tindak penghalangan dari aparat penegak hukum, aparat sendiri,” sebutnya.
Lebih lanjut Dian menjelaskan, pemilihan dua lokasi demonstrasi, yakni kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR RI, memiliki alasan tersendiri. “Sebelumnya kami ada dua titik, jadi setelah kami melakukan aksi di sini, kami akan pindah ke depan DPR karena mengapa kami melakukan di sini, seperti yang kita tahu bahwa Monas ini merupakan daerah yang bisa dikatakan cukup strategis gitu,” pungkasnya.
(liputan6.com)
