Jakarta, mu4.co.id – Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi swasta (PTS) mencuat setelah pemerintah berencana menerapkan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Guru Besar FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, mendukung agar mahasiswa PTS dari keluarga kurang mampu turut mendapat akses program tersebut. Menurutnya, aspek keadilan perlu diperhatikan agar kebijakan kuliah gratis tidak hanya berlaku bagi mahasiswa PTN.
“Sumber utama pembiayaan pembangunan nasional adalah ‘pendapatan pajak’ dan ‘utang/pinjaman’. Pajak dikenakan kepada seluruh wajib pajak tidak peduli negeri atau swasta; baik yang berusaha skala kecil maupun skala besar. Namun mengapa kemudian hanya mahasiswa PTN saja yang akan mendapatkan ‘subsidi’ kuliah berapapun dan apapun komponennya?,” jelas Agus, dikutip dari Kompas, Senin (28/9).
Agus menjelaskan, keterbatasan ekonomi membuat sebagian keluarga tidak mampu memberikan pendidikan tambahan kepada anak. Kondisi itu dapat mengurangi peluang mereka masuk PTN dan membuat PTS menjadi pilihan, yang pada umumnya PTS membutuhkan biaya lebih besar.
Baca Juga: Arahan Prabowo soal Pendidikan Gratis, Mendiktisaintek Mulai Hitung Kebutuhan PTN
Menurutnya, jika kuliah gratis hanya diterapkan di PTN, kebijakan tersebut berisiko memperbesar kesenjangan akses pendidikan antara kelompok ekonomi mampu dan kurang mampu.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima bantuan serta hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Ia juga mengusulkan agar program KIP Kuliah dikembangkan menjadi model Program Kuliah Gratis untuk membantu mahasiswa kurang mampu membiayai kebutuhan selama menempuh pendidikan.
Agus menilai, melibatkan PTS dalam program kuliah gratis dapat membantu pengembangan perguruan tinggi sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, karena selama ini PTS memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pendidikan tinggi.
(Kompas, Tekno Readers)
