Banjarbaru, mu4.co.id – Di tengah penerapan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan tetap menjalankan tugas secara work from office (WFO).
Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100.3.4.1/00652/ORG/2026 tentang transformasi budaya kerja ASN, yang menetapkan Satpol PP dan Damkar sebagai unit layanan yang dikecualikan dari WFH karena memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kalsel, Yudhiana Khusnan Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh personel tetap bekerja dari kantor guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Baca juga: Meski Tengah Kebijakan WFH, Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel Tetap Siaga Berjaga!
“Berdasarkan ketentuan tersebut, kami tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan sistem WFO, guna memastikan target kinerja dan kualitas pelayanan publik tetap tercapai secara optimal,” ujarnya dilansir dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (17/4).
Meski demikian, prinsip efisiensi tetap diterapkan, seperti penghematan penggunaan listrik, peralatan elektronik, hingga bahan bakar, tanpa mengurangi kualitas kinerja.
Untuk mendukung mobilitas pegawai, khususnya yang berdomisili di Banjarmasin, fasilitas transportasi berupa bus tetap disediakan dengan penyesuaian jumlah armada.
“Pengaturan ini tetap memperhatikan efisiensi, namun tidak menghambat operasional dan pelayanan,” jelas Yudhiana.
Baca juga: Targetkan Data SKPD Selesai Akhir Mei 2026, Pemprov Kalsel Gencarkan Aktivasi IKD Bagi ASN!
Pengawasan dan pengendalian kerja juga dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan hingga unit di bawahnya, guna memastikan kebijakan WFH tetap berjalan selaras tanpa mengganggu pelayanan.
Pemerintah berharap, dengan skema ini, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga meskipun terdapat penyesuaian sistem kerja di lingkungan pemerintahan.
(Media Center Provinsi Kalimantan Selatan)
