Jakarta, mu4.co.id – Kantin sekolah didorong untuk terlibat dalam penyaluran program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai hal itu akan memperjelas tata kelola penyaluran MBG dan akan mengurangi potensi keracunan massal.
“Kenapa tidak diserahkan saja pada kantin sekolah di mana sekolah ikut (mengawasi), orang tua ikut,” katanya, Rabu (03/06/2026).
Agus mengatakan saat ini setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menangani hampir sekitar 3.000 siswa untuk satu kali masak, yang sering berpotensi pada keracunan massal, karena distribusi yang luas tidak menjamin makanan masih tetap layak makan. Berbeda ketika kantin sekolah dilibatkan, akan lebih mudah dilakukan pengawasan dan makanan tidak perlu dikirim jarak jauh sehingga kesegaran bisa tetap terjaga.
“Anaknya (penerima MBG) paling 200-300, nah itu bisa dikontrol dimasak malam untuk makan siang atau pagi sehingga lebih terkontrol dan tidak terlalu mahal,” katanya.
Baca juga: Prabowo Resmi Ganti Pimpinan BGN, Berikut Profil Kepala dan Dua Wakil Barunya
Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan perlunya pelibatan ahli gizi dalam program MBG tersebut. Sejak awal kebijakan MBG, Agus mengatakan sudah mengusulkan keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski sering disebut ada pelibatan, namun BPOM tak pernah mendapatkan kesempatan anggaran untuk melakukan pengawasan nilai gizi MBG. Ia bahkan menyarankan, agar ada pimpinan BGN dari unsur BPOM.
“BPOM itu harus masuk karena mengontrol kualitas keamanan pangan,” ucapnya.
Momentum perbaikan program MBG ini sendiri mencuat dari berbagai kalangan usai Presiden Prabowo Subianto memecat Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dengan dua Wakil Kepala BGN lainnya, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Brigjen Polisi Sony Sanjaya. Yang kemudian digantikan oleh Nanik S. Deyang, dan dua Wakil Kepala BGN lainnya digantikan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
(kompas.com)
