Jakarta, mu4.co.id – Indonesia tercatat menjalani perdagangan dengan Israel meski tidak memiliki hubungan diplomatik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia tercatat melakukan ekspor komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 12 ribu ton atau senilai 14,6 juta dolar AS atau sekitar Rp 261,06 miliar pada periode Januari hingga September 2026.
Tidak hanya itu, data tersebut menunjukan komoditas lain yang diekspor Indonesia ke Israel, mulai dari margarin, lemak babi, lemak hewan sapi, domba, atau kambing; kertas, karton, dan barang daripadanya; mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya; alas kaki; ampas dan sisa industri makanan; pakaian dan aksesorinya (rajutan); serat stapel buatan; bahan kimia organik; barang dari besi dan baja; serta berbagai produk kimia.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono menyampaikan nilai ekspor kumulatif Januari–September 2026 mencapai 221,23 miliar dolar AS atau naik 5,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 282,5 miliar dolar AS dan 266,5 miliar dolar AS pada 2024.
Dari data tersebut, total ekspor Indonesia ke Israel senilai 199,2 juta dolar AS sepanjang Januari hingga September 2026 atau sekitar 0,09 % dari nilai ekspor kumulatif. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 249,8 juta dolar AS pada 2025 dan 183,6 juta dolar AS pada 2024.
Baca juga: Tak Punya Hubungan Diplomatik, Indonesia Disebut Penuhi 72–88 Persen Kebutuhan Impor Sawit Israel
Sebelumnya, dalam penelitian berjudul An Analysis of Indonesia’s Trade Policy on the Sustainability of CPO Trade with Israel, sepanjang 2020–2025, Indonesia memasok rata-rata 71,1 % dari total impor CPO Israel. Penelitian itu menunjukkan, nilai ekspor CPO Indonesia ke Israel mencapai 16,89 juta dolar AS pada 2020. Angkanya meningkat hingga mencapai puncak 30,77 juta dolar AS pada 2022, sebelum turun menjadi 21,59 juta dolar AS pada 2025.
Artinya, perdagangan komoditas tersebut tetap berjalan setiap tahun selama periode penelitian, meskipun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mengajak masyarakat internasional menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pendudukan Israel di Palestina. Menurutnya, boikot dan investasi etis dapat menjadi bagian dari Upaya mendorong perubahan.
Hal itu disampaikannya dalam acara bertema Mendukung Perlawanan Orang Palestina di Tengah Genosida yang diselenggarakan Amnesty Internasional Indonesia di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum tersebut, Francesca menilai, persoalan Palestina tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak. Ia menilai, dukungan terhadap Palestina perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekedar pernyataan solidaritas. Ia mencontohkan, gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dipimpin masyarakat Palestina sebagai salah satu cara menggunakan kekuatan konsumen untuk mendorong perubahan.
Selain itu, Francesca juga menyinggung peran Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina, sesuai prinsip yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Meski demikian, ia mengingatkan agar dukunga terhadap Palestina tidak berhenti pada sikap politik. Menurut Francesca, masyarakat juga perlu melihat hubungan ekonomi dan aktivitas sehari hari yang berpotensi berkaitan dengan pendudukan.
(republika.co.id)
