Sempat Sebut Jemaah Lansia ‘Merepotkan’, Ketua FK KBIHU Jabar Klarifikasi Maksudnya

Jakarta, mu4.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (DPW FK KBIHU) Jawa Barat, Syatori, menyebut jemaah haji lanjut usia pihak yang “merepotkan” dalam pelaksanaan ibadah haji. Hal ini ia sebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (6/7).

Sebelumnya, Syatori mengusulkan agar batas usia dan pemeriksaan istitaah diperketat karena sebagian jemaah lansia dinilai membutuhkan pendampingan intensif selama menjalankan ibadah.

“Kenapa merepotkan orang lain? Sebab jemaah itu rata-rata ingin khusyuk sendiri, Pak. Jadi enggak ada jemaah yang ingin, oh ini paling bisa membantu dari hotel ke mobil gitu aja. Kalau terus-menerus umpamanya tawaf dan lain sebagainya, ya sepengetahuan saya jemaah saya enggak mau gitu. Diserahkan kepada kami juga KBIHU,” ujar Syatori dikutip dari Kumparan News, Kamis (9/7).

Syatori menyebut pada musim haji tahun ini terdapat satu kloter dengan lebih dari 60 jemaah yang membutuhkan kursi roda. Karena itu, ia menilai pemeriksaan istitaah oleh Kementerian Kesehatan perlu dilakukan lebih ketat dan akurat. 

Baca Juga: Jemaah Haji Lansia Tak Perlu Bawa Koper Kabin ke Pesawat, PPIH Sediakan Pendampingan Khusus

Pernyataan tersebut kemudian langsung ditegur oleh Anggota Komisi VIII DPR Matindas Janusanti Rumambi. Ia meminta Syatori mencabut pernyataan yang menyebut jemaah lansia sebagai pihak yang merepotkan.

“Pimpinan, interupsi pimpinan. Saya ingin mengingatkan KBIHU untuk mencabut istilah lansia itu merepotkan. Ini live loh ya. Jangan ada bahasa jemaah haji lansia itu merepotkan. Baik untuk dicabut kalimat itu,” tegas Matindas.

Menanggapi teguran tersebut, Syatori langsung menarik ucapannya. Ia menjelaskan yang dimaksud adalah jemaah yang membutuhkan bantuan khusus selama menjalankan ibadah, bukan lansia secara umum.

Syatori kembali menekankan pentingnya layanan khusus bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan petugas yang diatur pemerintah diperlukan agar pelayanan berjalan optimal dan mencegah persoalan di lapangan, termasuk dugaan pungutan liar dalam pendampingan jemaah.

(Kumparan News)