Pemprov Sumut Gunakan Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs. Ini Yang Pertama di Indonesia!

Medan, mu4.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemrpov Sumut) resmi memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2026–2030. Langkah ini ditandai melalui forum konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin (6/4/2026).

Momentum ini menjadi istimewa karena Sumut sekaligus meluncurkan Business Registration System (BRS) SDGs, sebuah sistem digital yang mengintegrasikan peran dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.

Sekretaris Daerah Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar formalitas, melainkan dirancang berbasis data dan pendekatan kebijakan yang terukur.

“Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind,” ujarnya dilansir dari laman resmi Pemrpov Sumut, Kamis (9/4).

Baca juga: Purbaya Buat Aturan Baru Dana Desa 2026: 58% Dana Desa 2026 Wajib untuk Kopdes Merah Putih

Ia menyebut pembangunan ke depan diarahkan agar lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan, dengan prinsip tidak ada pihak yang tertinggal. Selain itu, pendekatan build forward better juga didorong untuk memperkuat ketahanan daerah, termasuk dalam menghadapi risiko bencana.

Di sisi lain, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugerah memaparkan sejumlah target ambisius hingga 2030. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, kemiskinan ditekan hingga kisaran 2,82–3,82 persen, dan tingkat pengangguran turun ke 4,75 persen.

“SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD,” katanya.

Peluncuran BRS sendiri merupakan hasil kolaborasi dengan SDGs Center Universitas Sumatera Utara dan dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan sektor swasta secara lebih terstruktur.

Baca juga: Cadangan BBM RI Hanya 26 Hari, Pemerintah Percepat Pembangunan Storage 3 Bulan

Sejauh ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar, dengan target meningkat hingga 500 UMKM dalam waktu dekat. Inisiatif ini bahkan dinilai berpotensi menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, turut mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menyebut sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.

“Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar,” ungkapnya.

Dengan langkah ini, Sumatera Utara menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang mulai menjadikan SDGs sebagai kerangka utama pembangunan, bukan sekadar agenda tambahan.

(Pemprov Sumut, analisadaily.com)