Banjarmasin, mu4.co.id – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggelar forum konsultasi publik, guna meningkatkan standar layanan publik bagi para pelaku UMKM dan para pencari kerja, di Aula Banjarmasin Creative Hub, Selasa (30/06/2026).
Forum tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus sarana untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat, khususnya di instansinya.
“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, khususnya di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, harus membuka ruang konsultasi publik agar kita dapat mendengar langsung berbagai masukan dari masyarakat. Hal ini sangat penting dalam penyusunan standar pelayanan,” kata Kepala Dinas Kooerasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin Machli Riyadi.
Dirinya menyebut, forum dirancang untuk menghadirkan spektrum pemangku kepentingan yang luas. Tujuannya adalah untuk menampung berbagai persoalan dan harapan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
“Kami mengundang seluruh unsur masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, hingga perbankan agar dapat memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus bersama-sama menyusun standar pelayanan yang semakin baik,” sambungnya.
Baca juga: Pengangguran Banjarmasin Tertinggi di Kalsel, 103 Pekerja Kena PHK dalam Enam Bulan
Lebih lanjut, dikatakan bahwa saat ini Kota Banjarmasin tengah menghadapi tantangan yaitu tingginya angka pencari kerja dibandingkan daerah lain di Kalimantan Selatan.
“Saat ini angka pencari kerja di Kota Banjarmasin mencapai 6,89 % dari jumlah penduduk usia produktif, lebih tinggi dibandingkan angka provinsi yang berada di kisaran 4,1 %. Ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami untuk terus mencari solusi melalui berbagai strategi,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun memperkuat fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru.
“Wali Kota memiliki komitmen yang sangat serius dalam penguatan Balai Latihan Kerja sebagai salah satu strategi mengurangi angka pencari kerja. Harapannya, masyarakat tidak hanya bergantung pada industri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perusahaan lainnya di Banjarmasin.
“Kami juga telah menerbitkan surat edaran agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Banjarmasin wajib menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Diskopumker, karena data pencari kerja berada pada kami. Dengan demikian, proses penyaluran tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, kami terus melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan sebagai bagian dari strategi menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Machli menambahkan, penguatan layanan juga sangat dibutuhkan mengingat potensi besar UMKM di kota ini. Saat ini, jumlah UMKM di Kota Banjarmasin yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mencapai 59.193 unit usaha. Jumlah ini memerlukan pelayanan yang prima agar dapat maju dan berkembang sebagai kekuatan perekonomian daerah.
(koran-jakarta.com)
