Jakarta, mu4.co.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyiapkan skema tambahan anggaran (top-up) bagi pemerintah daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk gaji ASN.
Namun, bantuan tersebut baru akan disalurkan setelah pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan menyelesaikan rekonsiliasi data untuk memastikan kondisi fiskal masing-masing daerah.
“Kita enggak mau memberikan harapan kemudian langsung main top-up gitu aja. Nanti daerahnya enggak mau melakukan efisiensi,” ungkap Tito dikutip dari CNN, Selasa (28/7).
Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah tidak boleh merumahkan pegawai maupun menunda pembayaran gaji ASN karena keterbatasan anggaran.
Ia meminta pemda lebih dulu melakukan efisiensi belanja seperti memangkas pengeluaran operasional dan pemeliharaan, sebelum mengajukan bantuan tambahan dari pemerintah pusat.
“Setelah kita lihat dari belanja operasional ternyata perawatan, pemeliharaan ada yang bisa disederhanakan, diefisiensikan, yang bisa menutupi kekurangan untuk belanja pegawai,” ujarnya.
Selain melakukan efisiensi, Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan Kota Pekanbaru yang berhasil menaikkan PAD melalui penyederhanaan sistem pembayaran pajak dan retribusi.
Bagi daerah yang memiliki hak dana bagi hasil (DBH), Tito meminta Kementerian Keuangan mempercepat penyalurannya untuk membantu membiayai belanja pegawai.
Baca Juga: Kemenag Kembali Jadi Pilot Project Pembayaran Tukin ASN Terintegrasi, Mulai Januari 2027
Menurutnya, skema top-up dari pemerintah pusat hanya akan menjadi opsi terakhir setelah upaya efisiensi, peningkatan PAD, dan penyaluran DBH dilakukan.
“Nanti kita akan melakukan rekonsiliasi antara dua Dirjen ini. Daerah-daerah mana saja yang betul-betul perlu dibantu,” tutur Tito.
Tito Karnavian belum mengungkap jumlah daerah maupun besaran anggaran top-up yang akan disalurkan. Ia menyebut pemerintah menargetkan proses rekonsiliasi data bersama Kemenkeu selesai dalam sekitar satu minggu.
(CNN)
