Jakarta, mu4.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan menolak rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di kompleks Candi Borobudur dan JIExpo Kemayoran.
Penolakan tersebut didasari oleh rekam jejak sejumlah konser Bocelli di masa lalu yang dinilai memiliki kedekatan dengan Israel, termasuk penampilannya dalam penggalangan dana The Friends of Israel Defence Force (FIDF) di Los Angeles pada 2010.
Selain itu, Bocelli juga pernah menggelar konser di Tel Aviv dan disaksikan langsung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 2022. MUI menilai rekam jejak tersebut tidak sejalan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten membela kemerdekaan Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan penolakan itu merupakan sikap final lembaganya. Pihaknya pun mendesak pemerintah segera menentukan sikap resmi terkait perizinan acara tersebut.
“Andre Bocelli dalam catatan data-data yang kami peroleh itu tidak menolak untuk hadir menggali dana (bagi IDF),” ujar Sudarnoto, usai memimpin pertemuan organisasi dan tokoh lintas agama di Gedung MUI, (22/10/2026).
Baca juga: MUI Desak Pemerintah Tolak Tim Senam Artistik Israel Bertanding di Jakarta. Begini Tanggapan Menlu!
Tanggapan tersebut, berbeda dengan Perwakilan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang mendukung konser tetap digelar dengan alasan potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan Candi Borobudur.
MUI memahami adanya argumen ekonomi tersebut, namun menilai keuntungan pariwisata tidak sebanding dengan nilai kedaulatan negara dan solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina.
“Seperti yang jelas sekali menyampaikan dukungan agar Bocelli tetap tampil digelar ya dari Walubi. Kita mengertilah mengapa dia mendukung,” kata Sudarnoto.
MUI pun meminta pemerintah untuk tidak berlama-lama mengambil keputusan terkait polemik ini. Ketidakpastian sikap dikhawatirkan memicu gejolak di tengah masyarakat yang memiliki perhatian besar terhadap isu Palestina. “(MUI) sudah jelas menolak. Nah nanti kalau memang pemerintah tetap (mengizinkan), ya, itu urusan pemerintah,” ujarnya.
(afu.id)
