Banjarbaru, mu4.co.id – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memastikan layanan kebencanaan tetap berjalan penuh tanpa mengikuti skema Work From Home (WFH). Bidang yang menangani kondisi darurat diwajibkan tetap bekerja di kantor demi menjaga kesiapan respons terhadap potensi bencana.
Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi, menyatakan bahwa seluruh petugas tetap menjalankan tugas secara normal sesuai arahan pemerintah. Ia menekankan bahwa sektor kedaruratan tidak dapat menerapkan pola kerja jarak jauh karena membutuhkan kesiapsiagaan langsung di lapangan.
Baca juga: Targetkan Data SKPD Selesai Akhir Mei 2026, Pemprov Kalsel Gencarkan Aktivasi IKD Bagi ASN!
“Berdasarkan petunjuk Presiden dan Bapak Gubernur, untuk bidang kedaruratan terutama penanganan bencana, WFH tidak diberlakukan. Kami tetap masuk dan siaga seperti biasa,” ujarnya dilansir dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (17/4).
Untuk memperkuat respons, personel dibagi dalam dua titik siaga, yakni di posko Banjarmasin dan kantor Banjarbaru. Pembagian ini dilakukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat jika terjadi kondisi darurat di wilayah mana pun.
“Kami membagi dua tim, ada yang bertugas di Banjarmasin dan ada di Banjarbaru. Keduanya tetap siaga penuh untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” jelas Achmadi.
Baca juga: Sempat Tidak Berlakukan WFH, Kini Pemprov Kalsel Terapkan WFH Setiap Jum’at!
Di sisi lain, kesiapan sarana pendukung juga terus dijaga. Peralatan serta logistik dipastikan dalam kondisi siap digunakan setiap saat. Seluruh pejabat dan staf di bidang tersebut pun tetap bekerja dari kantor tanpa pengecualian.
“Tidak ada alasan untuk tidak masuk. Untuk bidang penanganan bencana, semua tetap bekerja normal dan siaga penuh,” tegas Achmadi.
Dengan peraturan ini, Dinas Sosial Kalsel menegaskan komitmennya menjaga layanan kebencanaan tetap optimal meski kebijakan kerja fleksibel diberlakukan di sektor lain.
(Media Center Provinsi Kalimantan Selatan)
