Kemensos Anggarkan Sepatu Sekolah Rakyat Hingga Rp27,5 Miliar. Ini Respon Publik!

Jakarta, mu4.co.id – Sorotan publik mengarah pada program pengadaan sepatu sekolah oleh Kementerian Sosial yang nilainya mencapai Rp27,5 miliar. Program yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan siswa ini justru memicu perdebatan, terutama terkait aspek transparansi dan kewajaran harga.

Dilansir dari laman konteks.co.id, Jum’at (1/5), data yang beredar menunjukkan bahwa pengadaan tersebut mencakup 39.345 pasang sepatu, dengan harga satuan ditetapkan sekitar Rp700 ribu per pasang. Angka ini dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga sepatu sekolah di pasaran yang umumnya berada di kisaran Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Perbedaan harga yang mencolok ini pun menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat.

Sejumlah pihak mempertanyakan faktor yang menyebabkan harga sepatu dalam program tersebut bisa jauh melampaui harga pasar. Selisih yang signifikan dianggap perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.

Baca juga: Anggaran MBG Disorot. Tablet, Motor, hingga Kaos Kaki Total Triliunan. Segini Rinciannya!

Selain persoalan harga, aspek transparansi dalam dokumen pengadaan juga menjadi perhatian. Informasi yang tersedia disebut belum memuat rincian spesifikasi teknis secara jelas, seperti bahan yang digunakan maupun standar kualitas produk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait mutu barang yang nantinya diterima oleh siswa.

Tak hanya itu, publik juga menyoroti proses penunjukan penyedia serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut. Banyak pihak menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Baca juga: Soroti Kebijakan Anggaran, Warga hingga Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim!

Menanggapi hal ini, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa anggaran dalam program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu, difokuskan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ia menegaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Meski demikian, desakan agar pemerintah memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan terus menguat. Publik berharap program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan akuntabel, sehingga tidak menyisakan keraguan maupun kecurigaan.

(konteks.co.id)