Jakarta, mu4.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak lagi memasukkan biaya kendaraan distribusi makanan dalam komponen operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang kini dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan kendaraan distribusi merupakan fasilitas yang wajib disediakan SPPG sejak awal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kewajiban serupa juga berlaku untuk bangunan dapur, peralatan memasak, dan perlengkapan makan.
“Mengenai kendaraan yang tidak lagi dibebankan dalam komponen biaya operasional karena memang sedari awal program MBG ini ada, kendaraan distribusi merupakan kewajiban yang harus disediakan mitra selayaknya bangunan dapur, peralatan masak dan peralatan makan,” ungkap Tysa dikutip dari CNN, Kamis (5/11).
Ketentuan tersebut muncul dalam pembahasan petunjuk teknis pembiayaan operasional SPPG. BGN menetapkan batas biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat untuk mencegah pemborosan anggaran.
Baca Juga: BGN Ubah Insentif Dapur MBG Jadi Rp2.000 per Porsi Mulai 5 Oktober 2026. Simak Rinciannya!
Tysa menyebut sebelumnya ada dapur yang mengajukan biaya operasional di atas batas tersebut, bahkan mencapai Rp10 ribu per penerima manfaat. Tanpa batas maksimal, pengeluaran SPPG dinilai berisiko melampaui pagu anggaran.
Dalam aturan baru, biaya operasional dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani dan disesuaikan dengan alokasi anggaran makanan, yakni Rp13 ribu untuk porsi kecil dan Rp15 ribu untuk porsi besar.
BGN mengubah skema insentif fasilitas dapur SPPG dari sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan mutu layanan.
Pembatasan biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat juga tidak memengaruhi gaji pengawas gizi dan keuangan karena keduanya dibayarkan di luar plafon tersebut.
(CNN)
