Jakarta, mu4.co.id – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menilai Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan negara.
Hashim menjelaskan salah satunya adalah berasal dari aktivitas ekonomi yang belum tercatat, dengan nilai disebut mencapai Rp 10.000 triliun.
“Dan ternyata ekonomi kita 30-40 % tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Ia mencontohkan pembayaran jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya setiap bulan tanpa disertai kuitansi, menyinggung pembayaran jasa pijat yang digunakan keluarganya. Menurutnya, sekitar 30 hingga 40% aktivitas ekonomi Indonesia belum masuk dalam pencatatan.
“Artinya apa? Ternyata ada jutaan transaksi, kali ratusan juta, sebagian mungkin termasuk mungkin warung Tegal, beauty salon, tidak ada (pajak) semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp 10.000 triliun,” sebutnya.
Baca juga: Pajak Digital Diperluas, Bank hingga Shopee Wajib Pungut Pajak Mulai 9 November!
Hashim menilai, potensi penerimaan negara yang belum tergarap juga terlihat dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menyebut rasio tersebut baru sekitar 12 %, termasuk penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia membandingkan angka tersebut dengan Kamboja yang disebut memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 % dan India sebesar 20 %. Menurutnya, selisih dengan Kamboja saja menunjukkan peluang peningkatan penerimaan yang cukup besar.
“Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 % dan 12 % itu adalah 6 %. Enam persen dari yang tercatat adalah Rp 25.000 triliun. Enam persen itu berapa? Rp 1.500 triliun bukan? Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp 1.500 triliun,” katanya.
(republika.co.id)
