Bontang, mu4.co.id – Indonesia mulai mengekspor pupuk urea ke Australia senilai Rp7 triliun. Pada tahap awal, pengiriman perdana dilakukan mencapai 47.250 ton pupuk urea atau senilai Rp600 miliar, Kamis (14/05/2026).
Pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, yang dilakukan melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan ekspor akan dilakukan lagi dengan jumlah mulai dari 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp 7 triliun. “Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton, ” katanya.
Menurutnya setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.
“Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.
Baca juga: Selat Hormuz Terganggu, Indonesia Siap Ekspor Jutaan Ton Pupuk Urea
Lebih lanjut, ia menyebut dibalik surplusnya pupuk dalam negeri tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir. Seperti mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton, penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa tambahan beban APBN, disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Amran.
Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga, dan sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda, yang diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
(cnnindonesia.com)
