Jakarta, mu4.co.id – Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama buka suara usai Indonesia diklaim tertarik untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Makkah (Mecca Joint Defence Agreement). Menurutnya Indonesia tetap dengan prinsip bebas aktif sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
“Posisi kita kan clear ya, bahwasanya ruh dari konstitusi kita, berdasarkan pada founding fathers kita, prinsip foreign policy (politik luar negeri) kita bebas aktif, bahkan itu ada di undang-undang hubungan luar negeri,” kata Rizal, Jumat (20/11/2026).
Ia mengutip pasal 3 UU tersebut yang berbunyi bahwa politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Artinya, Indonesia tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu dan bebas menentukan sikap terhadap isu internasional. Dirinya juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggemakan posisi Indonesia terkait kebijakan luar negeri.
“Beberapa kesempatan Bapak Presiden juga menyampaikan secara clear bahwasanya Indonesia tidak akan, di bawah beliau, tidak akan mempertimbangkan sama sekali aliansi militer dengan pihak mana pun dan dengan blok mana pun,” kata Rizal.
Baca juga: Dubes Inggris untuk Indonesia Apresiasi Muhammadiyah dalam Perluasan Gerakan Tingkat Internasional
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait. Ia mengatakan pada prinsipnya, arah kebijakan pertahanan Indonesia senantiasa berpedoman teguh pada politik luar negeri bebas aktif, dengan mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta independensi strategis.
“Sebagaimana telah ditegaskan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan, Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun,” katanya.
Sebelumnya, dalam laporan Middle East Eye pada Rabu (18/11/2026), pejabat Turki mengatakan ketertarikan Indonesia itu wajar, mengingat kemitraan erat Ankara dan Jakarta terutama dalam kerja sama pertahanan. Hubungan keamanan yang erat itu kian menguat usai Indonesia, Turki, Pakistan, dan Qatar meneken nota kesepahaman Pakt Badr. Perjanjian ini bertujuan menyederhanakan kerja sama industri pertahanan dan memperdalam kolaborasi dalam desain, produksi, serta pendanaan sistem dan platform militer.
Adapun anggota Pakta Makkah saat ini adalah Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Pakta pertahanan itu kerap disebut mirip aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena klausul soal serangan terhadap anggota. Salah satu pasal NATO berisi jika salah satu anggota diserang maka akan dianggap sebagai serangan ke seluruh anggota. Dalam Pakta Pertahanan Bersama Makkah, ada klausul yang mirip bahwa serangan terhadap salah satu dari tiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga anggota.
(cnnindonesia.com)












