Media Utama Terpercaya

18 November 2026, 14:14
Search

Aturan Hak Pensiun Mantan Presiden dan Wapres Digugat ke MK, Ini yang Diminta Pemohon

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
sidang MK
Ilustrasi sidang MK. [Foto: PSHK]

Jakarta, mu4.co.id – Ketentuan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut dinilai menetapkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR memutuskan sebaliknya.

“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” demikian bunyi berkas permohonan tersebut, dikutip dari Kompas, Rabu (18/11).

Para pemohon menilai Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum. Menurut mereka, tidak adanya kriteria dan syarat objektif untuk pemberhentian tidak dengan hormat dalam aturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum.

Baca Juga: Ini Besaran Uang Pensiun dan Fasilitas yang Diterima Gibran Usai Mundur, dari Tunjangan Hingga Rumah!

“Konsekuensi logisnya adalah terbukanya ruang subjektivitas politik yang mencederai prinsip negara hukum materiil,” tulis permohonan tersebut.

Para pemohon juga menilai penentuan status hukum mantan kepala negara yang diserahkan kepada diskresi politik MPR tanpa batasan jelas dalam undang-undang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Permohonan uji materi tersebut terdaftar di MK dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Gugatan ini diajukan oleh tiga orang, yakni I Wayan Satria Pratama, Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Baca Juga: MPR RI Bentuk Tim Verifikasi dan Ad Hoc untuk Persiapan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran!

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mengubah Pasal 6 ayat 1 UU 7 Tahun 1978 yang berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun.”

Penggugat meminta MK menambahkan definisi pemberhentian dengan hormat dan pemberian dengan tidak hormat kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden sehingga menjadi: 

Pemberhentian dengan hormat meliputi:  

  • Meninggal dunia; 
  • Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 
  • Diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya.

Diberhentikan tidak dengan hormat: 

  • Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun; 
  • Melanggar sumpah/janji jabatan; 
  • Melakukan perbuatan tercela.

(Kompas)

[post-views]
Selaras