Jakarta, mu4.co.id – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pembahasan RUU tersebut menghasilkan 74 pasal setelah sebelumnya terdiri atas 67 pasal. UU Perampasan Aset membawa perubahan pendekatan karena tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan kepada anggota DPR memimpin rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
“Setuju,” jawab peserta rapat.
“Alhamdulillah,” kata Puan seraya mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan.
Meskipun DPR telah menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, penerapannya masih mengikuti ketentuan pengundangan. Pasal 72 dan Pasal 74 mengatur bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Undang-undang ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Baca juga: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Berikut Pokok-Pokok Aturannya!
Lantas, apa saja yang diatur dalam UU Perampasan Aset?
Tanpa Putusan Pidana
Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur lima kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut diterapkan, yaitu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme ini dapat diterapkan terhadap aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar pada saat diperoleh. Meski demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum masih dapat dilanjutkan.
Jenis Tindak Pidana Sasaran
Pasal 4 memperluas cakupannya ke sejumlah kejahatan lain yang berdampak terhadap negara dan masyarakat. Jenis tindak pidana yang dimaksud meliputi: Korupsi; Narkotika dan psikotropika; Terorisme dan pendanaan terorisme; Penyelundupan manusia; Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; Perdagangan orang; Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Dalam penjelasan ketentuan tersebut, cakupan penipuan dan penggelapan antara lain meliputi judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.
Jenis Aset
Pasal 5 mengatur sejumlah kategori aset yang dapat menjadi objek perampasan. Pertama, aset yang merupakan hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi bentuk lain. Kedua, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketiga, aset yang tidak diketahui pemiliknya. Keempat, aset sah milik pelaku yang dapat digunakan untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi. Namun, ada ketentuan khusus bagi aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum. Fungsi aset tersebut tetap dipertahankan untuk kepentingan masyarakat.
Penelusuran, Pemblokiran, dan Penyitaan
UU Perampasan Aset mengatur tahapan yang harus ditempuh aparat untuk mengamankan kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan perampasan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari. Sementara itu, pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Penyitaan juga dibatasi waktu dan harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan ini dimaksudkan agar aset tidak lebih dahulu dialihkan, disembunyikan, atau dipindahkan sebelum proses perampasan selesai.
Perlindungan Hak Pihak Ketiga
UU Perampasan Aset memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Pihak tersebut dapat mengajukan keberatan serta menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
Aset di Luar Negeri
Negara dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri melalui mekanisme kerja sama yang berlaku. Jika permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
Badan Pengelola dan Pengawas
Badan yang dibentuk Presiden tersebut bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Selain itu, undang-undang mengatur badan pengawas independen yang beranggotakan lima orang. Pembentukannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Pengembalian Aset kepada Negara dan Korban
UU Perampasan Aset juga menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Aset yang berhasil dirampas dapat diarahkan untuk mengembalikan kerugian negara maupun memulihkan hak korban tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan penerapan undang-undang ini tidak hanya diukur dari jumlah aset yang disita, tetapi juga dari efektivitas pengembalian kekayaan kepada pihak yang berhak.
ICW dan YLBHI mengkritisi dan mempersoalkan pasal-pasal yang hilang
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti hilangnya sejumlah pasal penting dalam RUU Perampasan Aset yang disahkan DPR. Salah-satu pasal yang hilang, yaitu aturan soal peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar (illicit enrichment).
“Penghapusan illicit enrichment menjauh dari UNCAC Pasal 20, yang merekomendasikan negara mempertimbangkan perampasan peningkatan kekayaan pejabat yang tak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya,” kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, Kamis (19/11/2026).
United Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Melawan Korupsi adalah perjanjian internasional multilateral anti-korupsi yang mengikat secara hukum. Aturan tersebut sempat masuk pada pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang dimulai pada 2008 dan pernah diusulkan juga untuk menginduk pada revisi UU Tindak Pidana Korupsi pada 2018. Namun, pasal itu dihilangkan dalam draf akhirnya. Bagi ICW, konsep illicit enrichment ini penting, karena banyak kekayaan pejabat publik yang meningkat secara tidak wajar.
Dalam rilis tertulisnya, ICW juga menganggap pembahasan UU ini tidak transparan. Mereka kemudian berencana menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat hukum. Hasil telaah YLBHI atas draf RUU itu menunjukkan adanya “persoalan serius”. Mulai hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat. YLBHI menilai, draf itu sudah mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF).
“Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” demikian YLBHI.
Diketahui sejak digagas 23 tahun lalu, RUU ini sejak awal disuarakan oleh pegiat anti korupsi, tetapi tidak benar-benar untuk segera direalisasikan secepatnya. Puncaknya, pembahasan RUU Perampasan Aset direspons cepat oleh para politikus di DPR setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026 lalu.
(jakartamu.com, bbc.com)















