Banjarmasin, mu4.co.id – Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR menegaskan komitmennya menghadapi ancaman inflasi dan memperkuat pendidikan antikorupsi saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 sekaligus peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Senin (11/5).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri itu membahas strategi stabilisasi harga pangan, ketahanan pangan daerah, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, Yamin menegaskan Pemko Banjarmasin tidak ingin lengah menghadapi potensi inflasi.
“Pemko Banjarmasin siap mendukung langkah konkret pengendalian inflasi. Termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga-harga tetap stabil,” ungkap Yamin dikutip dari RRI, Senin (11/5).
Baca Juga: Banjarmasin Raih Insentif Rp2 Miliar dari Kemendagri atas Kinerja Pengendalian Inflasi
Selain persoalan ekonomi, Wali Kota Banjarmasin itu juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dimulai dari dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan antikorupsi harus menjadi budaya yang ditanamkan sejak dini hingga ke lingkungan birokrasi pemerintahan.
“Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat penting, baik di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan. Ini bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi oleh KPK dalam rakor tersebut menjadi simbol penguatan pendidikan integritas bagi generasi muda.
Kegiatan nasional itu diikuti kepala daerah, Forkopimda, perangkat daerah, dan unsur pendidikan dari seluruh Indonesia secara daring maupun luring di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta.
(RRI)
