Bogor, mu4.co.id – Efisiensi anggaran pemerintah mulai berdampak pada sektor pariwisata, ditandai dengan turunnya okupansi hotel saat libur Lebaran, penutupan dua hotel di Bogor, dan PHK sekitar 150 karyawan.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kini menyusun strategi untuk menjaga kelangsungan industri.
Dalam konferensi pers UN Tourism ke-37 di Jakarta, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani Mustafa, menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan PHRI guna memetakan dampak secara menyeluruh.
Baca Juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Karyawan Kontributor TVRI dan RRI di-PHK. Ini Penjelasannya!
“Kami sedang berdiskusi dengan PHRI untuk melihat seberapa besar dampak efisiensi anggaran ini secara angka, terutama dari sisi okupansi dan jenis hotel yang paling terdampak,” ungkap Rizki dikutip dari detik news, Jum’at (18/4).
Pemetaan difokuskan pada jenis hotel yang terdampak, apakah hotel leisure atau MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Rizki menekankan pentingnya data akurat untuk strategi berbasis bukti.
Kemenparekraf Dorong Hotel Berinovasi Baru
Selain itu, Kemenparekraf mendorong hotel berinovasi dengan menyasar pasar baru seperti komunitas otomotif atau sosialita pencinta teh.
“Ada komunitas ibu-ibu yang mau habiskan Rp1 juta untuk acara minum teh. Kenapa tidak gelar acara seperti itu di hotel? Tinggal dikemas dengan aktivitas menarik lain, ini bisa jadi peluang,” ujarnya.
Selain inovasi acara, Rizki juga menekankan pentingnya praktik berkelanjutan dalam penyajian makanan. Ia mendorong hotel menyajikan menu yang lebih sederhana, mengurangi limbah makanan, dan meniru contoh positif dari Jepang.
Baca Juga: Sertifikasi Guru 2025 Berkurang Dampak Efisiensi, Ini Pesan Mendikdasmen!
“Di Jepang, makanan disajikan secukupnya, tak pakai piring melainkan kertas berisi kisah makanan itu. Bahkan, tamu diminta membawa pulang makanan jika tidak habis. Ini praktik yang patut dicontoh,” ujar Rizki.
Rizki juga menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan pariwisata adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga pelaku usaha dan konsumen. Kemenparekraf pun berkomitmen terus mendukung promosi dan fasilitas bagi industri.
“Kita harus sadar bahwa menjaga pariwisata berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama-pemerintah, industri, dan para wisatawan,” pesannya.
(detik travel)
