Jakarta, mu4.co.id – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menginginkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki ruang gerak lebih luas dalam mengoptimalkan investasi dana haji. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui pembahasan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Perluasan fleksibilitas ini dianggap krusial mengingat total dana kelolaan BPKH kini telah melampaui angka Rp200 triliun. Dengan keleluasaan tersebut, dana umat diharapkan mampu mencetak nilai manfaat yang jauh lebih optimal.
Sejauh ini, besarnya akumulasi dana haji dinilai belum sebanding dengan peningkatan manfaat yang diterima langsung oleh para calon jemaah.
“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan usai memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia, Ahad (22/11/2026).
Baca juga: LPHU Pusat Berencana Carter Pesawat untuk Jemaah Haji dan Umrah Muhammadiyah
Melalui revisi UU Haji, parlemen berencana merombak aturan agar BPKH tidak sekadar terpaku pada instrumen keuangan konvensional. Penempatan dana didorong agar menyasar sektor riil yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan jemaah, seperti maskapai penerbangan, perhotelan, hingga katering di Tanah Suci.
“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.
Fokus investasi pada ekosistem haji diyakini memberikan keuntungan ganda, yakni mendatangkan imbal hasil finansial sekaligus menekan biaya operasional penyelenggaraan ibadah. Meski demikian, Marwan mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian, keamanan, serta akuntabilitas tetap menjadi fondasi utama pengelolaan dana.
Baca juga: Dana Kelolaan Haji Tembus Rp180,74 Triliun, BPKH Perkuat Investasi di Pasar Modal
Aturan baru nantinya juga wajib memuat skema mitigasi risiko yang jelas, termasuk mengkaji ulang aturan tanggung renteng bagi pengelola jika terjadi kerugian investasi. Sebagai solusinya, penyediaan dana jaminan kerugian diusulkan agar BPKH tidak ragu dalam berekspansi.
“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.
Terkait proses legislasi, Komisi VIII sepakat untuk menempuh jalur revisi undang-undang dibandingkan menyusun aturan baru dari awal. Langkah ini diambil agar tata kelola keuangan haji segera menguat tanpa melewati prosedur pembentukan undang-undang yang memakan waktu lebih panjang.
“Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya.















