Palangkaraya, mu4.co.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai terkendali, bahkan di Kota Palangkaraya dikatakan tidak ditemukan lagi titik api (fire spot).
“Khusus Palangkaraya, titik api sudah tidak ada. Kemudian di wilayah-wilayah lain ada beberapa hotspot, terutama sekarang perlu penanganan di Kapuas Hulu dan Pulang Pisau, terakhir di Katingan,” ujar Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, pihaknya bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam XXII/Tambun Bungai, dan Pangdivif III juga telah melakukan pengecekan langsung ke wilayah di Kabupaten Katingan dan tidak ditemukan titik api.
“Kemarin saya bersama Pak Gubernur, Pangdam, dan Pangdivif III melaksanakan pengecekan di sana. Kita lihat situasi dan kondisi di sana juga sudah terkendali, tidak ada titik api,” jelasnya.
Kini, penanganan intensif diprioritaskan pada beberapa titik panas yang tersisa, seperti di kawasan Kapuas Hulu dan Kabupaten Pulang Pisau.
Baca juga: Tak Hanya Padamkan Api, Pemprov Kalteng Siapkan 3.000 Lowongan Kerja
Di sisi lain, kondisi udara di Kota Palangkaraya mulai menunjukkan perubahan. Kabut asap akibat karhutla yang sebelumnya menyelimuti kota kini berangsur menghilang, dan membuat suasana dan jarak pandang di wilayah perkotaan mulai membaik.
Meski demikan, masyarakat tetap perlu waspada, karena kualitas udara di Palangka Raya masih berada dalam kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan data indeks kualitas udara, Palangkaraya mencatat angka 264, yang menunjukkan kualitas udara masih berisiko bagi kesehatan masyarakat.
Di samping itu, Polda Kalteng juga masih memproses hukum dua korporasi perkebunan kelapa sawit terkait tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Ada dua korporasi dan itu terus berproses. Termasuk sejumlah korporasi lain yang saat ini masih dalam penyelidikan,” katanya.
Pihaknya juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam peristiwa karhutla. “Kita buktikan, alat bukti lengkap maka proses hingga sidang pengadilan. Jika tidak, maka SP3 dan itu harus ada kepastian hukum. Laporan terus kami terima, baik datang langsung maupun tertulis, pasti akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
(metrotvnews.com, rri.co.id)
