Jakarta, mu4.co.id – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menyatakan sikap tegas menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait mekanisme pencairan dana perjalanan ibadah umrah skema 75 persen dan 25 persen. Rencana aturan penahanan dana di rekening penampungan (escrow account) tersebut tertuang dalam draf Rancangan Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KHMU).
Dalam draf rancangan aturan tersebut, pencairan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) dari rekening penampungan ke rekening Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dicairkan sebesar 75 persen setelah PPIU memberangkatkan jemaah ke Arab Saudi melewati empat hari keberangkatan, serta melampirkan bukti pembelian tiket pulang-pergi, akomodasi, transportasi, hingga dokumen administrasi. Sementara sisa 25 persen baru dicairkan lima hari setelah jemaah kembali ke Tanah Air.
DPP AMPHURI menilai kebijakan menahan dana jemaah hingga masa keberangkatan berlalu sangat memberatkan arus kas (cash flow) operasional biro perjalanan. Pasalnya, komponen utama layanan umrah harus dilunasi jauh hari sebelum jemaah terbang.
Baca juga: Kemenhaj Blokir SISKOPATUH Biro Travel Ini karena Terlantarkan 95 Jemaah Umrah!
“Kemenhaj berencana menahan dana jemaah yang ada di rekening penampungan dan baru dicairkan 75% ke rekening PPIU setelah 4 hari keberangkatan. Bila dana jemaah ditahan pemerintah, PPIU bayar tiket pesawat, hotel Makkah dan Madinah, konsumsi, bimbingan ibadah, dll pakai dana siapa? Disuruh ngutang ke bank?” tulis pernyataan resmi AMPHURI dalam publikasinya pada Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Ahmad Zaky Zakariya Anshary, menekankan bahwa regulasi seharusnya tidak menghambat perputaran bisnis pelaku usaha yang taat aturan. Dalam landasan sikap dan prinsip ekonominya, AMPHURI mengingatkan pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada pengawasan daripada penahanan modal.
“Jangan terlalu sibuk mengatur uang yang berputar di perusahaan, tetapi bangunlah kebijakan yang membuat perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah, keuntungan, lapangan kerja, dan pajak yang lebih besar,” tegas AMPHURI.
Baca juga: 105 Jemaah Umrah Terlantar di Tangerang, Kemenhaj Turun Tangan!
Sebagai langkah penyelesaian, DPP AMPHURI menyampaikan empat poin sikap dan usulan resmi kepada pemerintah:
- Membatalkan mekanisme pencairan dana 75%-25% tersebut.
- Menyusun regulasi rekening penampungan dengan melibatkan seluruh asosiasi PPIU/PIHK.
- Memastikan dana jemaah tetap dapat digunakan untuk pembayaran layanan sebelum keberangkatan melalui skema aliran pembayaran langsung (direct payment) kepada maskapai, hotel, dan vendor terkait.
- Mendorong lahirnya regulasi yang adil, proporsional, realistis, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pihak Kemenhaj sebelumnya menjelaskan bahwa rancangan skema escrow account bertahap ini disusun sebagai upaya mitigasi risiko penipuan (fraud) dan penyalahgunaan setoran calon jemaah untuk kepentingan di luar operasional umrah. Meski demikian, AMPHURI menilai pengawasan efektif tetap bisa dijalankan melalui audit transaksi dan penindakan tegas terhadap biro perjalanan bermasalah, tanpa mengorbankan kelancaran operasional PPIU yang berintegritas.
