Jakarta, mu4.co.id – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas terkait dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dua pejabat lainnya turut mendapat surat peringatan.
Keputusan itu diumumkan usai Amran memanggil jajaran direksi Bulog dan pejabat Bapanas ke kediamannya sejak pukul 06.00 WIB, Kamis (29/10).
“Kita putuskan yang pertama, hari ini kita, Bulog dengan Bapanas ada 10 orang, ada dua peringatan, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti, kalau ada bersalah itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Amran dikutip dari CNBC, Kamis (29/10).
Kasus ini mencuat setelah pemerintah bersama polisi menemukan dugaan pengemasan ulang sekitar 600 ton beras subsidi di Matraman dan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, untuk dijual sebagai beras premium. Amran menduga jumlah beras yang disalahgunakan bisa mencapai ribuan ton.
Baca Juga: Mentan Ungkap 25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah. Berikut Daftarnya!
Bapanas memperkirakan praktik tersebut berpotensi membuat subsidi senilai Rp3,3 miliar tidak tersalurkan sebagaimana mestinya, dengan nilai subsidi sekitar Rp5.510 per kg.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani merinci enam pejabat Bulog dinonaktifkan dan dua lainnya mendapat teguran, sementara dua pejabat Bapanas dicopot.
“Jadi atas arahan dari Pak Mentan dan rapat Direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau,” kata Rizal.
Bulog bersama kepolisian masih menyelidiki dugaan keterlibatan pegawai internal dan memeriksa mitra Rumah Pangan Kita (RPK) dengan pola pemesanan mencurigakan. Pemeriksaan akan diperluas secara nasional guna mencegah penyalahgunaan beras SPHP.
(CNBC)
