Jakarta, mu4.co.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap membuka seleksi CPNS guru secara bertahap dengan total alokasi awal mencapai sekitar 139.000 formasi, yang disampaikan oleh pimpinan kementerian terkait pada Rabu, 23 September 2026.
Kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi persoalan kelangkaan tenaga pendidik yang saat ini tercatat menembus angka 464.856 orang di berbagai pelosok Indonesia. Penanganan krisis jumlah pengajar tersebut direncanakan berlangsung secara marathon dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Pada tahap perdana tahun ini, pemerintah mengeksekusi porsi sebesar 30 % dari total kebutuhan nasional yang telah dipetakan secara menyeluruh.
“Intinya itu ada 464.000 yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, pembagiannya 30%, 30%, dan 40%. Jadi nanti ya dihitung saja, dari 464 ribu itu 30% nya berapa, itu yang akan dimulai untuk CPNS guru tahun ini,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani.
Skema pembagian kuota itupun diharapkan mampu menyeimbangkan arus distribusi pengajar secara merata di setiap daerah. Pemerintah optimistis strategi pemenuhan tenaga pengajar ini berjalan efektif hingga kurun waktu tiga tahun mendatang.
Baca juga: Kekurangan 561 Ribu Guru, Kemendikdasmen Bakal Buka Rekrutmen CPNS Guru 2027
Lebih lanjut, skema penerimaan formasi ini memberikan ruang yang setara bagi berbagai latar belakang pencari kerja di sektor pendidikan. Kemendikdasmen menegaskan bahwa pendaftaran seleksi CPNS guru kali ini sangat terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi syarat dasar PNS. Para pelamar tidak diwajibkan mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) saat mendaftar.
Jalur seleksi ini dapat diikuti oleh guru honorer, sarjana lulusan baru jenjang S1 maupun D-IV, serta peserta yang sudah menuntaskan program PPG. Namun, pendaftar yang telah memiliki sertifikasi tetap akan mendapatkan pertimbangan khusus dalam penilaian.
Adapun penetapan angka 139.000 formasi dalam penerimaan calon pegawai negeri ini telah memperhitungkan berbagai sektor krusial pendidikan. Salah satu fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan pengajar pada unit Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah memprioritaskan penempatan staf pengajar berkualitas pada lembaga pendidikan baru maupun fasilitas sekolah terintegrasi, agar pemerataan mutu pembelajaran dapat dirasakan secara langsung oleh para peserta didik di seluruh wilayah nusantara.
Di samping itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memaparkan arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memberikan peluang besar bagi tenaga pendidik honorer untuk memperebutkan status PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui mekanisme ujian resmi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan serta kapasitas para pengajar.
“Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
(janalokajournal.id)
