Makkah, mu4.co.id – Pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya terkait ketersediaan tenaga kesehatan yang mendampingi jemaah Indonesia di Tanah Suci.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai jumlah petugas kesehatan yang bertugas pada musim haji tahun ini masih belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan jemaah, terutama bagi kelompok lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi.
Menurut Nihayatul, saat ini jumlah tenaga kesehatan haji yang diterjunkan hanya sekitar 1.200 orang. Sementara dalam setiap kloter yang berisi sekitar 400 jemaah, hanya terdapat dua petugas kesehatan yang bertugas memberikan layanan dan pendampingan.
“Dengan komposisi jemaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi yang umumnya mencapai lebih dari 30 persen di setiap kloter, tentu beban tenaga kesehatan menjadi sangat berat,” ujarnya dilansir dari kompas, Kamis, (28/5).
Ia menjelaskan bahwa tantangan pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring adanya kebijakan baru rumah sakit di Arab Saudi yang mewajibkan setiap pasien mendapatkan pendamping selama menjalani perawatan.
Jika sebelumnya pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak harus dijaga oleh petugas kesehatan, kini setiap dua pasien harus didampingi satu petugas. Akibatnya, sebagian tenaga kesehatan harus bertugas di rumah sakit sehingga mengurangi jumlah petugas yang dapat melayani jemaah di sektor maupun kloter.
Selain persoalan jumlah petugas, Nihayatul juga menyoroti keterbatasan dokter spesialis yang bertugas di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), khususnya di Madinah. Padahal, banyak jemaah Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit dalam, kasus bedah, hingga masalah ortopedi.
Ia mengungkapkan jumlah dokter spesialis penyakit dalam yang tersedia tahun ini lebih sedikit dibandingkan musim haji sebelumnya. Dampaknya, layanan konsultasi dan kunjungan medis kepada pasien tidak dapat dilakukan secara optimal setiap hari.
Tak hanya itu, layanan kesehatan jiwa juga dinilai masih jauh dari ideal. Saat ini hanya terdapat satu dokter spesialis kesehatan jiwa yang bertugas di Madinah untuk melayani kebutuhan jemaah di KKHI maupun sektor.
“Kasus gangguan kesehatan jiwa jemaah juga cukup banyak, tetapi dokter spesialis kesehatan jiwa hanya satu orang. Selain itu juga belum ada tenaga fisioterapis, padahal kebutuhan layanan fisioterapi cukup tinggi,” ungkapnya.
Baca juga: Arab Saudi Perkuat Layanan Kesehatan Haji Lewat Call Center 937 dengan Dukungan Multibahasa
Melihat kondisi tersebut, Nihayatul mendorong pemerintah untuk menambah jumlah tenaga kesehatan pada penyelenggaraan haji mendatang. Menurutnya, setiap kloter idealnya didampingi sedikitnya tiga tenaga kesehatan agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan lebih optimal.
Ia menilai meskipun kebijakan istithaah kesehatan telah diterapkan, pengawasan kesehatan calon jemaah diperketat, serta pemanfaatan teknologi terus dikembangkan, fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan layanan kesehatan masih sangat besar.
“Setidaknya tiga tenaga kesehatan untuk satu kloter. Meskipun istithaah kesehatan sudah diterapkan, supervisi dari Puskeshaji sudah diperketat, dan teknologi sudah dimanfaatkan, namun kondisi di lapangan menunjukkan beban kesehatan jemaah masih sangat tinggi dan kemungkinan tidak berubah signifikan dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Catatan tersebut menjadi salah satu evaluasi penting bagi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, mengingat aspek kesehatan merupakan faktor krusial dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan jutaan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
(Kompas)
