Banjarmasin, mu4.co.id – Gubernur Muhidin kembali merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/03/2026).
Salah satu pejabat eselon II yang bergeser adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, yang kini dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel.
Menurutnya posisi Asisten I membutuhkan pejabat yang mampu mengoordinasikan banyak organisasi perangkat daerah serta memberikan arahan kepada kepala dinas di lingkup pemerintahan.
“Di Asisten ini perlu orang yang bisa memberikan solusi kepada kepala dinas yang lain. Karena tugasnya mengoordinasikan banyak dinas,” ujarnya.
Baca juga: Gubernur Kalsel Lantik Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dan 10 Pejabat Lainnya. Ini Daftar Namanya!
Selama menjabat Kadisdikbud Kalsel, Tantri dikenal mendorong sejumlah program peningkatan kualitas pendidikan, termasuk penguatan pendidikan nonformal serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat melanjutkan sekolah formal.
Selain itu, ia juga sempat mencanangkan peluang beasiswa kuliah ke luar negeri bagi lulusan SMA/SMK di Kalsel, termasuk ke China dan Singapura. Program tersebut masih berstatus pilot project pada 2026 dengan kuota sekitar 150 peserta dan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membuka akses pendidikan global bagi pelajar Banua.
Seiring rotasi itu, jabatan Kepala Disdikbud Kalsel kini diisi Abdul Rahim, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian.
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perindustrian kini dipegang Miftahul Chair, yang sebelumnya menjabat Asisten I Setdaprov Kalsel. Kemudian Rahmaddin sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel.
Selain itu, Dewi Pujiarti dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel, sedangkan Rusma Khazairin ditunjuk sebagai Staf Ahli Gubernur.
Lebih lanjut, Muhidin mengakui setiap rotasi selalu ada pihak yang senang dan tidak. Namun, ia menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penempatan pejabat sesuai kebutuhan pemerintahan daerah. Ia menambahkan bahwa kinerja pejabat yang dilantik akan dievaluasi secara berkala.
“Setiap enam bulan selalu ada evaluasi,” katanya.
(banjarmasinpost.co.id)
